Jero Diminta Mundur dari Pelantikan Anggota DPR  

Reporter

Sabtu, 20 September 2014 15:32 WIB

Jero Wacik. TEMPO/Rully Kesuma

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia Gede Pasek Suardika menyarankan bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menolak dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2015. Jero diharapkan fokus dengan perkara korupsi yang membelitnya. (Baca: Kasus SKK Migas, Ini 3 Poin Eksepsi Artha Meris)

"Bagi saya, mungkin Jero Wacik yang mengambil sikap. Itu lebih elegan," ujar politikus Partai Demokrat itu setelah menghadiri diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 September 2014. Dengan sikap tersebut, menurut Pasek, Demokrat tidak dirugikan. (Baca: KPK Periksa Djoko Suyanto di Kasus Jero Wacik)

Jero ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus korupsi pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013 yang berpotensi merugikan negara Rp 9,9 miliar. Dia juga dijerat pasal pemerasan berupa permintaan dana operasional yang lebih besar daripada biasanya.

Atas kasus tersebut, Jero akhirnya melepaskan jabatannya awal September lalu. Meski begitu, Jero telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilihan legislatif lalu. Pasek mengatakan, menurut undang-undang, Jero berhak dilantik. "Karena prinsipnya ada asas praduga tak bersalah," tutur Pasek.

Namun, menurut Pasek, ada etika dalam politik. Tidak etis jika tersangka dilantik menjadi anggota Dewan. "Biar tidak ada konflik norma antara etika politik dan undang-undang, lebih baik Jero yang mengundurkan diri. Menurut saya, jalan keluarnya itu untuk kepentingan partai," ujar bekas Ketua Komisi Hukum itu.

SINGGIH SOARES

Berita Terpopuler
Megawati Puji Habis Jokowi di Rakernas PDIP
NasDem: Tiga Partai Koalisi Merah Putih Merapat
Tiba di Lokasi Kongres Gerindra, Prabowo: Kok Sepi
Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?
Jadi King Maker Politik, Luthfi Hasan Sebut SBY
Bogor Larang Pelat B, Jokowi: Masuk Jakarta Pakai Tiket

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

16 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

18 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya