TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi calon Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru menerima tujuh orang pendaftar. "Sampai pagi ini, pukul 09.00 kami baru menerima 7 orang," kata Achmad Fahrurazi, anggota panitia seleksi, kepada Tempo, Jumat, 19 September 2014.
Padahal hari ini adalah hari terakhir pendaftaraan pejabat eselon satu itu. Pendaftaraan akan ditutup pukul 16.00 WIB. (Baca: Polri Gandeng Imigrasi Ungkap WNA Terduga Teroris)
Achmad mengatakan dari tujuh pendaftar, enam di antaranya mendaftar secara langsung ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan satu pendaftar, mendaftar melalui email di www.pansel.dirjenimigrasi@kemenkumham.go.id.
Achmad mengatakan enam orang yang mendaftar berasal dari latar belakang imigrasi. Sedangkan satu pendaftar belum diketahui latar belakangnya, karena belum mengirimkan daftar riwayat hidup. "Kami sudah sampaikan untuk segera melengkapinya, termasuk apa saja pengalaman pekerjaannya," katanya.
Achmad mengimbau agar calon pendaftar yang berminat segera menyerahkan berkas persyaratan ke Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka dapat juga mengirim melalui situs online di www.pansel.dirjenimigrasi@kemenkumham.go.id.
Seleksi terbuka pejabat di Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan. Seleksi ini dilakukan karena Bambang Irawan, pejabat sekarang akan pensiun. Sebelumnya jabatan inspektur jenderal, direktur jenderal peraturan perundangan, dan direktur jenderal pemasyarakatan juga diisi oleh pejabat hasil seleksi terbuka.
Adapun pendaftaran dirjen imigrasi dibuka dari tanggal 11 September-19 September 2014 pukul 09.00 WIB-16.00 WIB. Berkas pendaftaran harus sudah diterima oleh pansel selambat-lambatnya tanggal 19 September 2014 pukul 16.00 WIB.
DEVY ERNIS
TERPOPULER
Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T
Demokrat Merapat, JK Siapkan Kursi di Kabinet
Pria Saudi Wajibkan iPhone 6 sebagai Mas Kawin
|5 Hal Berubah jika Skotlandia Lepas dari Inggris
Berita terkait
Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel
8 hari lalu
Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
12 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
13 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
15 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
16 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
16 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaKomitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual
16 hari lalu
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
35 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
37 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
37 hari lalu
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca Selengkapnya