Tersangka Korupsi, Pelantikan Idham Belum Jelas

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 18 September 2014 19:10 WIB

Mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pelantikan bekas Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Idham Samawi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 204-2019 belum jelas menyusul keputusan Komisi Pemilihan Umum menangguhkan pelantikan tiga legislator terpilih lantaran berstatus tersangka korupsi.

Idham Samawi saat ini berstatus tersangka kasus korupsi dana hibah klub sepak bola Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Ketua PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto mengatakan belum mendapat kabar bahwa satu dari tiga legislator terpilih yang terancam tak dilantik itu adalah Idham Samawi. “Belum ada (kabar tentang) itu,” katanya, Kamis, 18 September 2014 siang. (Baca: KPU Tetap Lantik Anggota DPR yang Dipecat Golkar)

Di jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan, Idham menjabat Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen. Sebelumnya, ia merangkap sebagai Ketua PDI Perjuangan DIY. Dia digantikan oleh Bambang Praswanto sebagai pimpinan partai banteng di DIY pada Jumat, 5 September 2014. “Itu bukan karena Idham sebagai tersangka,” kata Bambang menyebutan alasan penggantian Idham.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Masyarakat KPU DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan kabar permohonan penangguhan pelantikan anggota DPR terpilih itu masih berkembang di media. Ia belum mendapat kepastian bahwa satu dari tiga orang itu adalah legislator terpilih asal daerah pemilihan DIY, Idham Samawi. “Kami baru saja koordinasi dengan KPU pusat tentang pilkada, tapi tak ada kabar itu,” katanya.






ANANG ZAKARIA






Terpopuler:
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'
Paham Ini Jadi Cikal-Bakal ISIS
Ahok Mau Bikin Razia Parkir Liar Tambah Seru

Advertising
Advertising

Berita terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

49 menit lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

1 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

3 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

3 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

6 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

7 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

10 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

11 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

12 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

16 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya