TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, mengatakan penyatuan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan yang menjadi wacana pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan merupakan hal baru. Alasannya, ketika Orde Baru, dua kementerian tersebut sudah menjadi satu. "Dulu Deperindag," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.
Menurut Agus, penyatuan dua kementerian tersebut memiliki dampak postif dan negatif. Dengan adanya peleburan, secara tidak langsung, beban pekerjaan kementerian tersebut akan menjadi lebih tinggi. "Tanggung jawab yang menjadi cakupan kementerian tersebut akan lebih banyak," tuturnya. (Baca: Suswono Setuju Pertanian dan Perikanan Digabung).
Hal positif dari penggabungan ini, kata Agus, produksi, distribusi, dan perdagangan dalam konteks ekonomi merupakan hal yang sulit dipisahkan. Dengan adanya penggabungan ini, efisiensi dapat dilakukan. "Proses tersebut jika di bawah satu kementerian bisa meningkatkan daya saing."
Agus mencontohkan, pengembangan bisnis besi dan baja memerlukan aturan main yang tidak hanya di sektor perindustrian, tapi juga perdagangan. Menurut Agus, aturan main dapat dilakukan lebih mudah jika kementerian ini digabung. "Koordinasi dan proses birokrasi bisa lebih mudah," katanyta. (Baca: Jokowi Seleksi 200 Nama untuk Kabinet).
Menurut Agus, hal negatif dari kebijakan ini adalah kementerian tersebut membutuhkan waktu jeda untuk melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi dari dua lembaga tersebu. Selain itu, tugas kementerian tersebut akan menjadi lebih banyak karena tanggung jawabnya semakin luas. "Butuh waktu mengurusi masalah administrasi, sepeti jet lag," ujarnya.
Penghematan direktorat dan dirjen akan menambah tugas pejabat, dan terbuka kemungkinan ada beberapa pejabat yang menjadi lebih banyak tugasnya. "Kalau untuk staf, biasanya jarang ada perampingan," tuturnya. (Baca: Forum Rektor Tanyakan Nasib BPPT ke Jokowi).
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
