TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo memilih mengisi kantor kepresidenannya dengan mengambil orang-orang dekat. "Nanti diisi orang-orang dekat. Pokoknya, orang dekat," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 17 September 2014. (Baca: Jadi Presiden, Harga Sepatu Jokowi Rp 400 Ribu)
Namun mantan Wali kota Solo ini belum mau membeberkan siapa orang dekat yang nantinya masuk ke dalam Kantor Kepresidenan. "Baru dihitung, masih dilihat lagi," ujarnya. (Baca: Jokowi Siapkan 2 Pos Menteri untuk Partai Pro-Prabowo)
Jokowi menuturkan akan ada tiga lembaga yang berada langsung di bawah presiden, yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Kepresidenan. Jokowi juga menolak mengatakan siapa yang nanti mengisi posisi Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. (Baca: Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama)
Gubernur DKI Jakarta ini tidak menutup kemungkinan adanya perampingan dalam tubuh Setneg, Setkab, atau Kantor Kepresidenan. Menurut dia, wacana perampingan demi efisiensi sedang dibahas. "Ini baru dihitung. Kalau nanti terlalu banyak, ya dikurangi," tuturnya. (Baca: Kata Dubes AS Soal Kabinet Jokowi)
Nantinya, fungsi Kantor Kepresidenan adalah memberikan nasihat harian pada presiden yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, implementasi program, dan intelijen. Jokowi memperkirakan orang-orang dekat itulah yang akan menempati posisi di dalam Kantor Kepresidenan. Jokowi mengatakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga akan dilebur ke dalam Kantor Kepresidenan. (Baca: Syahrul Y.L. Diusulkan Jadi Menteri Dalam Negeri)
Dalam arsitektur kabinet Jokowi-Kalla, 18 kementerian akan diisi kaum profesional nonpartai, sisanya diisi kalangan profesional partai. Menteri dari nonpartai akan menduduki Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomeklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga kementerian baru. (Baca juga: Soal Kabinet, Budiman: Megawati Tidak Atur Jokowi)
