PDIP dan PKB Walk Out Soal Tatib DPR  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 16 September 2014 16:25 WIB

Ketua DPR, Marzuki Alie (ke dua kanan), Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan), Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso (ke tiga kanan) Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman (kiri), berbincang usai melakukan Rapat Paripurna di ruang Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (17/6). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan walk out dari rapat paripurna sebagai bentuk penolakan atas pengesahan tata tertib DPR.

"Sebenarnya saya ingin mencegah, tapi bagaimana?" kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan alot mengenai pengesahan tatib DPR. Enam partai dari Koalisi Merah Putih tetap berkeras menyetujui dan meminta agar pimpinan rapat segera mengesahkan tatib. Sedangkan tiga partai lainnya, yakni PDIP, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Bangsa, tetap meminta agar pengesahan ditunda. (Baca: Aria Bima Yakin Menang di MK Soal UU MD3)



PDIP meminta Dewan menunggu hasil uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi yang akan diputuskan pada 30 September 2014. "Kami harap MK akan mengabulkan atau memberikan keputusan sela," kata Honing Sanny, anggota PDIP.



Menengahi perbedaan pendapat dua kubu ini, Priyo kemudian meminta agar pimpinan fraksi selaku perwakilan, maju dan melakukan lobi tepat di depan mejanya. Lobi yang berlangsung singkat, kurang dari lima menit, ini tampak tidak membuahkan kesepakatan di antara keduanya dan berakhir dengan tindakan walk out PDIP.

"Karena tidak mencapai kesepakatan, maka kami dari Fraksi PDIP menyatakan tidak akan mengikuti jalannya rapat lagi," ujar perwakilan Fraksi PDIP seraya meninggalkan ruangan. Sikap ini diikuti juga oleh Fraksi PKB. (Baca: PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo)

URSULA FLORENE SONIA


Advertising
Advertising


Berita Terpopuler
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan
























Berita terkait

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

31 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

6 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

17 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

18 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya