Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo tetap harus berhati-hati dalam penyusunan kementerian dan calon menteri di pemerintahannya mendatang.
"Memang kemarin telah diumumkan, tapikan nama calon menteri belum jelas," kata Syamsuddin di Auditorium LIPI, Jakarta Selatan, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Demi Jokowi, Wanda Hamidah Dipecat PAN)
Menurut Syamsuddin, masih banyak tantangan bagi Jokowi dalam memilih calon menteri. "Setidaknya, ada tiga hal yang harus diperhatikan," ujarnya. Pertama, partai pendukung Jokowi lebih sedikit dibanding anggota Koalisi Merah Putih. (Baca: Gandeng Parpol, Jokowi Tak Ingkar Janji)
Tantangan kedua, menurut Syamsuddin, adalah Jokowi harus berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. "Bukan hanya sebagai Ketua Umum PDIP, tapi juga (Megawati) yang mengajukan dia sebagai calon presiden," tuturnya. Karena itu, Jokowi harus berani apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Megawati mengenai siapa saja calon menteri yang akan menempati kabinet dalam pemerintahannya. "Tapi beda pendapat itu biasalah," kata Syamsuddin.
Tantangan terakhir adalah kembali kepada pasangan Jokowi, yaitu Jusuf Kalla. "Mereka harus kompak dalam menentukan calon menteri," ujar Syamsuddin. "Kriteria (yang dibuat) harus sesuai berdasarkan (kesepakatan) mereka berdua." (Baca: Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi)
Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memutuskan ada 34 kementerian di pemerintahan mendatang. Namun calon menteri yang diajukan berasal dari dua komposisi yang berbeda. Sebanyak 16 calon menteri berasal dari kalangan profesional partai dan 18 lainnya dari kalangan profesional. "Menarik, karena Jokowi ambil dari kalangan profesional lebih banyak," tutur Syamsuddin.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
