TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk tak setuju jika presiden terpilih Joko Widodo dianggap ingkar janji ketika kampanye. Keputusan Jokowi menggandeng partai pendukungnya dalam kabinet mendatang dinilai merupakan keputusan yang realistis. (Baca: Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK)

Saat berkampanye, mantan Wali Kota Surakarta tersebut memang berjanji tak akan mengobral kursi menteri ke partai politik pengusungnya. Nyatanya, kemarin Jokowi mengumumkan komposisi kabinetnya yang terdiri atas 34 kementerian. Kabinet tersebut diisi oleh 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 lainnya dari partai politik. "Tidak ingkar juga, dia berpikir realistis," kata Hamdi saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)

Menurut Hamdi, sebagian masyarakat kecewa dengan keputusan Jokowi. Masyarakat saat ini sudah tak percaya dengan tokoh politik lantaran kasus korupsi yang banyak menjerat politikus. Namun Hamdi meminta agar masyarakat bisa memahami keputusan Jokowi-JK. "Bagaimana pun juga partai politik itu soko guru demokrasi, jadi mau tak mau harus dilibatkan," ujarnya. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)

Hamdi menuturkan keputusan Jokowi mencari menteri dari partai politik didahului dengan kompromi yang ketat. Sebagai bukti, Jokowi tak ingin pimpinan dan pengurus harian partai menjadi menteri. Setidaknya, mereka harus mundur dulu dari partainya demi menjaga integritas dan konsentrasi. "Jatah 16 menteri itu juga menjadi daya tarik partai dari seberang (Koalisi Merah Putih) untuk bergabung, agar semakin kuat di parlemen," tuturnya. "Jika berhasil, maka program pemerintah bisa lancar."

Jumlah menteri di kabinet Jokowi juga dinilai sudah ideal. Para menteri bisa langsung bekerja. "Kalau jumlah menteri di bawah 30 seperti keinginan awal Jokowi, maka bakal tak efektif," kata Hamdi.

Hamdi berujar, jika terjadi pengurangan jumlah kementerian, pemerintahan Jokowi-JK bakal direpotkan urusan perubahan organisasi. Pemerintah Jokowi-JK harus merombok ulang sistem kerja dan wewenang kementerian baru yang bakal memakan waktu paling sedikit satu tahun pertama. "Belum lagi masalah pegawai di kementerian yang dihapus, tak mungkin mereka semua dipecat," tuturnya. Walhasil, Hamdi tetap optimistis pemerintahan Jokowi-JK mampu bekerja cepat sesuai dengan janji mereka selama ini.

Jokowi pada Senin sore, 16 September 2014, mengumumkan komposisi kabinetnya mendatang. Dalam kabinetnya tersebut, Jokowi menyebutkan ada 34 kementerian dalam kabinetnya, yang akan diisi 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari partai.

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan