Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Gowa - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gowa Abdul Haris Karaeng Sila mendukung pelaksanaan pilkada oleh DPRD. "Selain rawan gesekan, pilkada langsung juga menimbulkan dendam politik di kalangan birokrasi. Kalau tidak mendukung, bisa dimutasi," katanya, Senin, 15 September 2014. (Baca: Hakim Konstitusi Ini Dukung Pilkada Lewat DPRD)
Dalam pilkada langsung, pegawai negeri sipil terkadang menjadi mainan politik dari oknum yang memiliki kekuatan di birokrasi. Mereka digiring untuk terlibat politik praktis dan mendukung salah satu calon tertentu. "Akhirnya PNS kasihan, mereka tidak tahu harus bagaimana menyikapi ini. Karena kalau salah langkah, bisa bahaya," kata Haris.
Hal yang menjadi sorotan, kata Haris, adalah banyaknya kepala daerah yang berasal dari pemilihan langsung yang tersangkut kasus korupsi. Dari 540 kepala daerah, 324 di antaranya tersandung kasus korupsi. "Itu karena investasi politik saat pilkada langsung sangat besar. Akhirnya, mereka korupsi," kata Haris. (Baca: Pengamat: Pilkada Langsung Lebih Efisien)
Namun, pilkada langsung, menurut Haris, juga memang memiliki kelebihan. Salah satunya adalah rakyat bisa berpartisipasi mengenal dan memilih pemimpin yang disukainya. Namun, kekurangannya jauh lebih banyak ketimbang pilkada tidak langsung.
Dengan adanya pilkada tak langsung, Haris menambahkan, fungsi DPRD akan lebih maksimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hanya saja memang praktek money politik dianggap akan lebih besar. "Tapi ini kan tinggal diantisipasi dengan menyiapkan regulasi yang mengatur tentang itu," kata Haris.
