Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninggalkan kantor KPK usai melaporkan harta kekayaannya di Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta: Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan pemilihan kepala daerah tidak harus mahal. Dia mengkritik alasan yang digunakan partai-partai Koalisi Merah Putih agar pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD).
Arya menyampaikan pernyataan ini sebagai penolakan pilkada melalui DPRD, seusai menghadiri rapat koordinasi luar biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 11 September 2014.
Arya menceritakan pengalamannya ketika terpilih sebagai wali kota Bogor dari Partai Amanat Nasional. Banyak yang menasihatinya bahwa jika ingin mengikuti pemilihan wali kota, maka dia harus mengeluarkan uang sampai Rp 20 miliar.
"Waktu kemudian mencatat, ongkos yang saya keluarkan tidak sampai setengahnya, (hanya menghabiskan) sekitar lima miliar rupiah," kata dia. (Baca: Akbar: Pilkada oleh DPRD Hemat Rp 40 Triliun)
"Jadi kalau bilang pilkada langsung itu mahal, itu tergantung dari strateginya. Dari awal saya mempersiapkan diri. Saya menginap di rumah warga dua tahun sebelum pilkada, 2-3 hari seminggu. Capek memang, tapi murah," kata dia. "Tapi kalau mau nyalon, baru 3 bulan sebelumnya kampanye, itu yang membuat mahal."
Menurut doktor ilmu politik dari Australia National University ini cara yang dilakukannya ini adalah untuk mendekatkan diri kepada rakyat, tidur di rumah penduduk, dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Menurut Arya, cara-cara ini lebih efektif dalam kampanye, dan dapat menghemat biaya. (Baca: Gerindra Pertanyakan Survei Pilkada Langsung)
Arya yang merupakan kader Partai Amanat Nasional dan menjadi Wali Kota Bogor untuk periode 2014-2019 ini juga mengatakan dia siap diberikan sanksi oleh partai atas sikapnya ini. "Ya insya Allah gak sampai dipecatlah. Karena saya ikut mendirikan partai ini," katanya. Arya berharap ada proses dialog internal partai terlebih dulu, baik mengenai pandangannya yang berbeda dengan pendirian PAN yang mendukung pilkada oleh DPRD, maupun jika ada sanksi yang diberikan. (Baca: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pilkada)
Dukungannya untuk menolak pilkada melalui DPRD ini karena ingin memperjuangkan hak-hak warga untuk berpartisipasi dalam politik. "Karena yang kita butuhkan bukan hanya dipimpin atau dipilih. Kita kita butuh rakyat untuk mengawal kita. Pemilih saya itu saya ingat agar saya dapat menuntaskan janji-janji saya dengan mereka. Kalau tidak dekat dan tidak ingat dengan warga, dan hanya dengan elite, saya khawatir amanah itu tidak tertunaikan," kata Arya.
