SBY Tagih Jawaban Jokowi Soal Pertemuan Global

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Kamis, 11 September 2014 20:00 WIB

Presiden terpilih Jokowi bertemu dengan presiden SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan masih menunggu keputusan presiden terpilih, Joko Widodo, tentang acara internasional yang akan dihadiri. Menurut dia, beberapa pertemuan tersebut sifatnya wajib dihadiri presiden, tak boleh memberikan delegasi atau perwakilan. "Ini sangat penting beliau jawab secepatnya," kata Yudhoyono di kantornya, Kamis, 11 September 2014.

Yudhoyono memaparkan ada banyak pertemuan internasional yang mengundang presiden Indonesia. Beberapa pertemuan tersebut, antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beijing, KTT ASEAN di Myanmar, KTT ASEAN dan PBB, KTT ASEAN dan India, KTT ASEAN dan Jepang, KTT ASEAN dan Amerika, KTT ASEAN dan Australia, East Asia Summit, G20 di Brisbane, G15 di Srilangka, D8 di Turki, serta Peringatan ASEAN-Korea Selatan. "Dari pengalaman saya, sebagian besar itu pertemuan tingkat pimpinan negara. Hanya dua atau tiga saja yang optional," kata dia.

Jokowi sendiri dikabarkan akan melanjutkan gaya kepemimpinannya yaitu blusukan saat menjadi presiden. Bahkan, beberapa hari awal kepemimpinannya diisi dengan blusukan ke daerah. Agenda tersebut akan berbenturan dengan pertemuan internasional yang berlangsung pada November dan Desember 2014. (Baca: Politik Internasional Jokowi Dinilai Cukup Jelas)

Menurut Yudhoyono, keputusan Jokowi sangat penting untuk diinformasikan kepada panitia pelaksanaan pertemuan internasional tersebut. Selain itu, juga penting kedutaan besar Indonesia untuk mempersiapkan seluruh kepentingan, akomodasi, dan bantuan bagi presiden selama di negara lain.

Yudhoyono mengklaim telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara untuk mempersiapkan pertemuan internasional yang akan dihadiri Jokowi. Kemenlu akan menyiapkan bahan dan isi pembahasan, sedangkan Kemensetneg soal akomodasi. "Meski nanti saat pelaksanaan apa yang kami siapkan akan diperbarui dan diubah. Kami persilakan," ujarnya.

FRANSISCO ROSARIANS

Terpopuler:
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra
Surya Paloh Ditanyakan Soal Ahok dan RUU Pilkada
Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun
Jokowi-JK Pakai Mobil Lama, SBY-Boediono?
Gerakan Save Ahok Ramai di Twitter

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

3 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

7 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

8 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

20 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

22 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya