TNI dan Ormas Sepakat Tangani ISIS  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 10 September 2014 16:45 WIB

Joko Widodo (kanan), pendiri Ponpes Al-Hikam Hasyim Muzadi (tengah), dan Panglima TNI Jendral Moeldoko beri sambutan pembukaan Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Ponpes AL-Hikam, Depok, Jabar, 30 Agustus 2014. Tempo/Ilham Tirta

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengundang tokoh organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah untuk memberikan masukan kepada TNI terkait upaya menangkal peredaran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

"Kami ingin mendengar masukan ahli agama dalam rangka memecahkan persoalan ISIS," ujar Moeldoko kepada peserta undangan di gedung Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Rabu, 10 September 2014. (Baca: TNI Silaturahmi dengan Tokoh Islam soal ISIS)

Menurut Moeldoko, ISIS yang hadir di Indonesia memang belum terorganisasi. Namun, semangat dan kehadiran melalui ideologi itu sudah dirasakan di Indonesia, terutama di lingkungan yang sarat akan ajaran agama Islam. "Di pesantren salah satunya," kata Panglima TNI.

Untuk itu, Moeldoko meminta masukan sekaligus izin kepada Ketua Muhammdiyah Din Syamsudin dan Ketua Nahdlatul Ulama. Moeldoko menyatakan jika ada prajurit TNI yang berada di pesantren, tugas itu adalah dalam upaya mengatasi persoalan kebangsaan. "Bukan lain-lain," ujarnya. (Baca: Inggris Mulai Luncurkan Misi Militer Hadapi ISIS)

Menurut Moeldoko, cara ini merupakan langkah konkret TNI untuk menghindarkan generasi mendatang dari kegiatan yang bersifat radikal. "TNI tidak bisa berbuat banyak tanpa kerja sama," katanya.

Din Syamsudin menyambut baik upaya TNI yang ingin memberantas ISIS. Menurut Din, ISIS di Indonesia kini berkembang melalui ideologi. Oleh sebab itu, kata Din, perlu ada ideologi kebangsaan yang kuat untuk meredam ISIS. "Kami mendukung sikap TNI," katanya.

TRI SUSANTO SETIAWAN




Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

6 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

26 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

27 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

28 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

28 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

29 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

29 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

45 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

52 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

55 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya