Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo mengenakan "Udeng" atau ikat kepala khas Bali saat mengunjungi Museum Bung Karno di Denpasar, Bali, 30 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengatakan akan membuat beberapa strategi agar kabinet pemerintahannya nanti terbebas dari kasus korupsi. Dia tidak ingin ada satu pun menteri di pemerintahannya yang terjerat kasus korupsi.
"Caranya menutup ruang-ruang yang banyak penyimpangan korupsi," kata Jokowi, di Balai Kota, Kamis, 4 September 2014. "Seperti membangun e-budgeting, e-audit, e-catalog, dan pajak online." (Baca: Nama-nama Menteri Jokowi Versi Relawan)
Dengan begitu, kata dia, kesempatan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi pun dipersempit. "Penegakkan hukumnya harus benar," ujarnya.
Jokowi itu mengatakan hal itu sehubungan dengan penetapan tersangka Menteri Energi Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan dijadikannya Jero tersangka oleh KPK, semakin bertambah daftar menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang tersandung kasus korupsi. (Baca: KPK Diminta Bantu Jokowi Selidiki Calon Menteri)
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali telah lebih dulu ditetapkan tersangka oleh KPK. Jokowi sendiri berharap di pemerintahannya nanti tidak ada seorang menteri pun yang terjerat kasus korupsi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.