Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup periode 2001-2004, Nabiel Makarim, mengatakan tidak setuju apabila Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dihapus. "Wah, mau jadi apa lingkungan hidup kita kalau dihapus," ujar Nabiel saat ditemui Tempo di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu, 3 September 2014. (Baca: Seperti Apa Sebaiknya Calon Menteri Lingkungan)
Menurut Nabiel, peran KLH sangat penting sebagai pengawasan lingkungan di Indonesia. "Karena itu dihapus, jangan. Kalau digabung, bisalah," katanya. "Tapi tidak sembarangan main gabung saja."
Sebelumnya dikabarkan bahwa KLH akan dihapus dalam pemerintahan di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu berkaitan dengan rencana perampingan kabinet. Rencananya, Jokowi akan memangkas kementerian menjadi 27-30 yang awalnya 34 kementerian.
Menanggapi isu tersebut, Nabiel mengatakan sebaiknya KLH tidak dihapus tapi digabung. KLH sebaiknya digabung dengan Kementerian Kehutanan dalam perlindungan hutan, yaitu hutan lindung. Selain itu, penggabungan KLH juga bisa dengan tata ruang. "Jadi, tata ruang tidak di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lagi," katanya. (Baca: Jokowi Diminta Hati-hati Pilih Menteri Energi)
Tata ruang dapat digabung dengan KLH karena KLH tidak membutuhkan ruang tapi akan menjaga ruang, yaitu ruang lingkungan hidup, sedangkan PU selalu membutuhkan ruang untuk lingkungan yang dapat disalahgunakan. "Kalau di tangan KLH, tata ruang akan aman," ujarnya.
Mengenai KLH, sebelumnya Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menuturkan ada kemungkinan peleburan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dua kementerian tersebut dapat disatukan dengan tugas untuk memproteksi lingkungan hidup dan tata ruang. "Jadi, khusus untuk proteksi lingkungan, kan dua-duanya sejalan," ujar Eko saat ditemui beberapa waktu lalu.
