TEMPO Interaktif, Jakarta:Nurhadi Djazuli, mantan sekretaris utama Badan Intelejen Negara (BIN), dipastikan tidak lagi punya alasan untuk menolak memenuhi undangan dari Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Dua lembaga, yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan BIN telah menyatakan komitmen untuk mendukung kerja TPF, termasuk meminta keterangan dari Nurhadi. "Dia (Nurhadi) tidak bisa menghindar lagi. kalau dia mengaku anggota BIN, ketuanya sudah komitmen dengan kami. Kalau dia mengaku sebagai Dubes, Presiden meminta dia untuk memenuhi undangan kami,"kata Juru Bicara TPF, Usman Hamid.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta mantan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Nurhadi Djazuli segera memenuhi panggilan Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktifis hak asasi manusia, Munir. Permintaan itu disampaikan Presiden melalui Sekretaris Kabinet Sudi Sillahi menanggapi perkembangan pengusutan kasus itu.Sementara itu, Protokol kerjasama antara BIN dengan TPF dipastikan akan ditandatangani senin (2/5) minggu depan. Dalam protokol tersebut memuat aturan teknis pemeriksaan anggota BIN oleh TPF. Protokol rencananya akan ditandatangani oleh ketua TPF Marsudhi Hanafi, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. Mengenai lokasi tempat pemeriksaan, menurut Usman tetap akan dilakukan di kantor Komisi Nasional Perempuan. "Yang penting bukan mengenai tempatnya, tetapi melalui institusi mana kami memanggil Nurhadi. Waktu itu, status dia adalah sebagai Dubes, sehingga kami panggil lewat Deplu,"kata Usman.Menurut Usman, Meskipun Nurhadi bukanlah satu-satunya sumber informasi, namun tetap harus dimintai keterangan. TPF, menurut Usman, perlu meminta keterangan dari Nurhadi karena ada fakta dan data yang perlu dikonfirmasi. "Sekecil apapun informasi dari Nurhadi, sangat berarti bagi proses pengungkapan kasus ini (tewasnya Munir),"katanya.Erwin Dariyanto