TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 70-an sesepuh Partai Persatuan Pembangunan berkumpul di Grand Sahid Hotel, Senin malam, 1 September 2014. Pertemuan yang dikemas dalam acara halalbihalal itu membahas pelengseran Suryadharma Ali dari kursi ketua umum Partai Ka'bah. (Baca: Suryadharma Ali Tak Maju sebagai Ketua Umum Lagi)
Mereka yang hadir di antaranya Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap, Ketua Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur, anggota Majelis Pakar Muhammad Rodja, bekas Wakil Ketua Fraksi PPP DPR, Djafar Sidik, serta salah satu pendiri PPP Syarifuddin Harahap. (Baca: PPP: PDIP Patut Ditiru)
Satu persatu mereka dituntun ke podium untuk menyampaikan keresahannya ihwal partai yang kini bergabung dalam koalisi Merah Putih, pengusung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu. (Baca: Kasus Haji, Prabowo Yakin Suryadharma Tak Bersalah)
"Tolong jangan kau sandera partai ini dengan kondisimu," kata Rodja merujuk pada status Suryadhara yang kini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Menteri Agama itu dituduh korupsi proyek perjalanan haji. "Saya tidak ingin partai ini mati di depan mata saya." (Baca: Skandal Haji, Lima Adik Suryadharma Dipanggil KPK)
Suryadharam hendak dilenserkan dari jabatannya lantaran dianggap tidak menaati hasil musyawarah kerja nasional PPP di Bogor beberapa waktu lalu. Forum tertinggi di PPP itu menutuskan muktamar atau waktu peletakan jabatan Suryadharma sebulan setelah pemilihan umum presiden atau sekitar September ini.
Barlianta Harahap mengatakan muktamar wajib dipercepat bukan hanya berpatok dari hasil musyawarah kerja di Bogor, tetapi Suryadharma sudah banyak melakukan pelanggaran fatal di internal partai.
Pelanggaran, lanjut Barlianta, mulai dari mengabaikan partai sendiri dengan berkampanye di Partai Gerakan Indonesia Raya sebelum pemilu legislatif. Kemudian memutuskan bergabung di koalisi Merah Putih tanpa persetujuan dalam forum internal. Bahkan meneken koalisi permanen. "Maka benarlah sejumlah survei menyebutkan PPP terpuruk karena ketua umumnya yang buruk," ucap dia.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk segera menyusun kekuatan mendorong muktamar PPP segera digelar. Ia mengklaim sudah 22 dewan pengurus wilayah yang sepakat dengan percepatan muktamar. "Kita harus menyusun strategi ada yang perlu dijinakkan ada yang dihantam," ucapnya disambut tepuk tangan.
Sementara itu, Suryadharma Ali menegaskan tak akan maju lagi sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. "Saya sudah dua periode, enggak boleh maju," ujar Suryadharma di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rabu, 27 Agustus 2014.
Muktamar PPP, menurut anggaran dasar partai tersebut, dilaksanakan satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Namun Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan pelaksanaan muktamar bisa saja dipercepat, yakni sebelum pemerintahan baru terbentuk.
Suryadharma membebaskan pengurus partainya mengadakan muktamar kapan pun. Dia berharap para kader yang berkeras mempercepat muktamar memperhatikan kesiapan partai. Sampai saat ini, kata Suryadharma, ada enam kader Ka'bah yang sudah meminta restu untuk menjadi ketua umum.
TRI SUHARMAN | ROBBY IRFANY
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Curhat Jokowi: Dari Sinting, Ihram dan Prabowo
Manfaat Caci Maki Florence 'Ratu SPBU'
3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Ini AKBP Idha, Perwira yang Ditangkap di Malaysia
Berita terkait
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi
6 hari lalu
Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.
Baca SelengkapnyaDaftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
9 hari lalu
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca SelengkapnyaMendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol
11 hari lalu
Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik
36 hari lalu
Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
Baca SelengkapnyaPilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya
36 hari lalu
Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
41 hari lalu
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaPrabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi
42 hari lalu
LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.
Baca SelengkapnyaAlasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
44 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Baca Selengkapnya8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?
44 hari lalu
PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
44 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
Baca Selengkapnya