Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan rangkap jabatan seharusnya tidak ada di pemerintahan mendatang. Ini agar para menteri bisa bekerja maksimal melayani kepentingan rakyat.
Menurut Andrinof, dengan tidak adanya rangkap jabatan, maka pemerintahan akan efektif. "Efektif karena akan fokus," kata dia.
Selain para menteri akan bekerja efektif, para pengurus partai juga bekerja efektif karena bisa berkonsentrasi penuh pada tugasnya. "Dia bisa membangun partainya tanpa ada beban kepada rakyat sebagai menteri," kata Andrinof.
Sebelumnya, Joko Widodo, presiden terpilih periode 2014-2019, mengatakan menteri di kabinet yang dipimpinnya nanti tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
Menurut Andrinof, tidak adanya rangkap jabatan, maka negara tidak akan merugi. "Iya, tugas negara akan dilakukan dengan fokus," kata Andrinof. (Baca: Nasdem Setuju Menteri Jokowi Non Partai Politik)
Selain itu, Andrinof juga menilai ini akan meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. "Penyalahgunaan kekuasaan kerap terjadi kalau ada rangkap jabatan," kata dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
