TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Papua Komaruddin Watubun mengatakan presiden terpillih Joko Widodo telah mendapat banyak masukan perihal kesenjangan ekonomi dan pembangunan di daerahnya. Dia berharap masukan itu menjadi perhatian khusus bagi Jokowi dalam membuat kebijakan pembangunan untuk Papua.
"Kami sudah menyampaikan hal itu saat beliau datang dalam kampanye pemilihan legislatif maupun saat kampanye pemilihan presiden," ujar Komaruddin saat dihubungi, Ahad, 31 Agustus 2014. (Baca: RUU Pemilukada Tak Sesuai Visi Pemerintahan Jokowi)
Komarurddin mengatakan Papua perlu mendapat perhatian utama karena perekonomian dan infrastruktur di daerah otonomi khusus itu sangat terpuruk. Merujuk data pemerintah, kata dia, hanya dua dari 29 kabupaten yang dianggap daerah maju. "Sisanya itu maju ke belakang," katanya.
Menurut Komaruddin, layanan transportasi darat di Papua terbilang sangat minim. Dia mencontohkan, transportasi dari Kabupaten Yahukimo ke kecamantan dan desa sekitarnya tidak bisa lewat jalur darat, tetapi helikopter. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di derah itu tidak terjangkau oleh masyarakat. "Di pedesaan, seperti Jaya Wijaya, Anda bisa menemukan mi instan Rp 40 ribu per bungkus," ucapnya. (Baca: Jokowi Geregetan dengan Mafia Migas dan Listrik)
Komaruddin mengatakan persoalan pelik ekonomi dan infrastruktur di Papua bukan isu baru. Pemerintah sudah lama mengetahuinya, tetapi hal tersebut tidak pernah menjadi perhatian besar. Langkah pemerintah menjadikan Papua daerah otonomi khusus juga tidak memberi dampak yang cukup baik. "Karena tak ada evaluasi, langsung menjadi otonomi," katanya.
Dia berharap persoalan di Papua terselesaikan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Pemberian status otonomi khusus harus dievaluasi penanganannya. Begitu pula dalam memperbaiki infrastruktur dan ekonominya. Ini pekerjaan besar, tetapi kami berharap Jokowi mampu menanganinya." (Baca: Jokowi Pelajari Tambahan Subsisi BBM Rp 32 Triliun)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
5 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
