Inspektorat di Kementerian Dijadikan Lembaga Kepresidenan  

Reporter

Rabu, 27 Agustus 2014 20:00 WIB

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi tim transisi pemerintahan Joko Widdodo-Jusuf Kalla, Akbar Faizal, mengatakan sejumlah instrumen pemerintahan akan diubah bersamaan dengan proses nomenklatur nama kabinet yang saat ini masih dalam pengkajian.

Menurut Akbar, ada beberapa posisi di kementerian yang ditarik menjadi lembaga kepresidenan. "Seperti inspektorat yang ada di semua kementerian akan ditarik menjadi lembaga kepresidenan," kata Akbar ketika ditemui di kantor tim transisi, Rabu, 27 Agustus 2014.

Menurut Akbar, selama ini fungsi inspektur jenderal yang ada di setiap kementerian tidak bisa maksimal karena poisisinya berada di bawah menteri. "Kalau melekat menjadi lembaga kepresidenan akan lebih maksimal," ujarnya.

Akbar mengatakan perubahan posisi inpektur jenderal kementerian menjadi lembaga kepresidenan diharapkan mampu meminimalkan korupsi dan mendongkrak kinerja aparatur negara.

Ihwal aparatur, kata Akbar, tim transisi sedang mempertimbangkan penghapusan jabatan eselon III. Selama ini proyek dan program pemerintah ditangani oleh pejabat setingkat itu. "Penghapusan itu agar tak ada bagi-bagi jabatan eselon dan mencegah kolusi," ucapnya.

Deputi tim transisi lainnya, Andi Widjajanto, mengatakan inspektorat yang ditarik menjadi lembaga kepresidenan bidang pengawasan terbagi menjadi tiga tugas pengawasan. Tiga hal yang menjadi obyek pengawasan yakni kinerja aparatur negara, audit keuangan, dan program pembangunan.




SUNDARI




Terpopuler:
Ahok Ragu Bisa Cocok dengan Risma
Ini Sebab Ahok Suka Djarot Syaiful Hidayat
Ahok Akui Terjepit Antara Jokowi dan Prabowo
Ini 8 Anggota ISIS yang Mirip Pemenggal Jurnalis AS
Dua Partai Merah Putih Diprediksi Gabung Jokowi-JK




Advertising
Advertising

Berita terkait

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah

Baca Selengkapnya

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.

Baca Selengkapnya

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

25 Januari 2017

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

Wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya