Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. TEMPO/ Arie Basuki
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Tengah Teras Nanang mengklaim pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerahnya tak akan mengganggu lahan produktif pertanian. Dia memastikan seluruh lahan yang selama ini digunakan telah memperoleh persetujuan Kementerian Kehutanan.
"Sebagian besar lahan yang kami pakai memang kawasan hutan," kata Teras di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Selasa, 26 Agustus 2014. Teras berada di Jakarta dalam rangka pertemuan terbatas Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan organisasi terkait untuk membahas pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (Baca: Produksi Sawit Kalimantan Kalahkan Sumatera)
Teras memaparkan sebanyak 67 persen perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah memanfaatkan kawasan hutan. Adapun sisanya, 33 persen, menggarap lahan non-kawasan hutan. Meski demikian, dia menjamin keberadaan hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan lahan pertanian tak terganggu oleh perkebunan kelapa sawit.
Data Dinas Perkebunan mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mencapai 1.067.000 hektare. Lahan tersebut dikelola oleh 96 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan rincian 87 perusahaan telah beroperasi dan sisanya dalam proses perizinan. Di luar itu, masih ada lahan kritis seluas 1,6 juta hektare yang berpotensi untuk dimanfaatkan. "Target kami tahun depan seluruh lahan kritis sudah dapat dimanfaatkan agar dapat memproduksi kelapa sawit," kata Teras.
Menurut dia, selama ini pelaku usaha kelapa sawit menggunakan lahan kritis untuk mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Tengah. "Pemerintah daerah setempat selalu memonitor lahan ini agar tak ada pengusaha nakal yang merusak lahan pertanian," kata Teras.
Salah satu caranya, kata Teras, pemerintah Kalimantan Tengah telah membentuk tim yang terdiri dari pelaku usaha, pemerintah, masyarakat setempat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dia optimistis bahwa provinsinya dapat bebas dari masalah konversi lahan ilegal dan isu deforestasi hutan akibat perkebunan kelapa sawit.
Teras mengakui persoalan lahan tersebut rentan terhadap permainan perusahaan-perusahaan nakal. "Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membersihkannya," ujarnya.
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
6 Maret 2024
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.
