Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menyatakan sampai saat ini partainya tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Walhasil, PAN memilih untuk menjadi kubu oposisi dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Baca: PAN - Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi)
"Belum ada perubahan kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih," kata Bima melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin, 25 Agustus 2015.
Menurut Wali Kota Bogor tersebut, keinginan PAN menjadi partai oposisi bukan merupakan keputusan elite partai di pusat saja. Dia mengatakan banyak kader PAN di daerah yang menyuarakan keinginan menjadi oposisi. (Baca: Ini Salah Satu Tantangan Pemerintahan Jokowi)
Bima mengatakan, hingga kini, belum ada komunikasi dan ajakan dari partai pengusung Jokowi-JK untuk bergabung dengan pemerintahan baru. Meski begitu, komunikasi yang bersifat informal dan personal masih terjalin.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella mengatakan perwakilan partai anggota Koalisi Merah Putih telah menjajaki komunikasi dengan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Peluang terbesar ada pada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Rio menjelaskan peluang koalisi sudah dijajaki setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menemui Ketua Dewan Pimpinan Pusat Puan Maharani. Begitu pun dengan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Dari PPP ada Suharso Manoarfa," kata Rio.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
