Presiden terpilih Joko Widodo setelah berbicara pada sejumlah wartawan di rumah Transisi setelah melakukan pertemuan tertutup dengan timnya, Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan anggota tim transisi bisa saja masuk dalam kabinetnya. Menurut dia, keputusan mengenai pemilihan menteri berada di tangannya karena merupakan hak prerogratif presiden. "Bisa ya, bisa tidak. Keputusan semua di tangan saya," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Tim Transisi Jokowi Belajar dari Negara Lain)
Hanya, Jokowi menuturkan belum menentukan komposisi kabinet. Jokowi masih fokus menyiapkan transisi visi-misi menjadi implementasi program yang akan dieksekusi setelah pelantikan pada 20 Oktober nanti. "Kabinet itu yang penting bisa bekerja dan menyelesaikan persoalan," katanya. (Baca: Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?)
Mantan Wali Kota Solo ini tidak mempermasalahkan apakah nanti arsitektur kabinetnya ramping atau gemuk, asalkan bisa mengeksekusi program dengan maksimal. Jokowi berujar, keputusan mengenai personel kabinet akan dilakukan pada pertengahan September mendatang. (Baca: Biaya Tim Transisi Jokowi sampai Rp 1 Miliar)
Adapun tim transisi, tutur Jokowi, fokus menyelesaikan program kerja dan identifikasi masalah selama transisi. Sejumlah nama yang ada di dalam tim transisi yang diumumkan Jokowi pada 4 Agustus lalu adalah Rini Soemarno selaku ketua, Andi Widjajanto sebagai wakil ketua, Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris, Akbar Faizal dan Anies Baswedan sebagai deputi. (Baca: Begini Pembagian Tugas Tim Transisi Jokowi)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
