Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sidang sengketa pemilihan presiden 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)
Jokowi mengatakan pertemuan ini digelar untuk membahas program kerja pemerintah mendatang, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. "Sebetulnya, kalau dulu habis Komisi Pemilihan Umum rampung, kita bisa masuk. Tapi karena ada gugatan di MK, kita belum bisa bicara tentang pemerintahan transisi," kata Jokowi seusai pembukaan masa sidang pembahasan RAPBN 2015 dan pembacaan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Bertayamum Debu Aspal, Massa Prabowo Jumatan di MK)
Jokowi mengatakan program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang dia rancang perlu dibicarakan dengan SBY. Jokowi berharap program-programnya segera bisa terlaksana melalui anggaran 2015, yang dibahas semasa pemerintahan Yudhoyono.
Ihwal politik fiskal, Jokowi mengatakan akan ada dua terobosan. Terobosan pertama terkait dengan upaya menaikan pendapatan negara, sedangkan yang kedua mengenai subsidi bahan bakar minyak. Untuk menaikkan pendapatan negara, Jokowi berencana melakukan efisiensi pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah lain serta menambahkan sektor pajak. Namun dia belum mau menjelaskan secara rinci.
Adapun ihwal subsidi bahan bakar minyak, Jokowi menyatakan bakal mempertimbangkan penghematan. Caranya, kata dia, belum tentu dengan mengurangi subsidi, tapi bisa juga beralih ke bahan bakar lain. "Contohnya di PLN. Dari penggunaan BBM, dibalik ke gas, atau dibalik ke batu bara. Itu sudah menghemat Rp 60-70 triliun," ujarnya.
Jokowi mengatakan subsidi bahan bakar minyak pada tahun anggaran 2015 memang masih tinggi. Dia menyatakan subsidi memang harus dipotong secara gradual. Namun belum tentu solusi yang diambil adalah menaikkan harga jual BBM bersubsidi. "Makanya ketemu dulu," kata Jokowi. Setelah bertemu dengan SBY, Jokowi mengatakan, dia baru bisa bercerita tentang transisi pemerintahan dan langkah kebijakan yang harus diambil.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
