Alasan Jokowi Pilih Dewan Penasihat Transisi

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 14 Agustus 2014 22:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, setelah pertemuan di Balai Kota Jakarta (12/8). Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menemui Jokowi dengan agenda meminta peninjauan kembali UU Minerba. AP/Achmad Ibrahim

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo memilih empat tokoh nasional sebagai anggota dewan penasihat tim transisinya. Pengalaman dan keahlian keempat tokoh tersebut menjadi alasan penunjukan mereka.

Wakil Kepala Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan KH Hasyim Muzadi dan Syafii Maarif dipilih karena keduanya merupakan tokoh senior yang mewakili dua kelompok keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. (Baca: Da'i Bachtiar Sempat Minta Jokowi Rebut Papua )

"Keduanya mewakili dua kelompok keagamaan terbesar di Indonesia, jadi dipilih," katanya di kantor tim transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Kamis, 14 Agustus 2014.

Menurut Andi, Hasyim sejak pemilu presiden sudah aktif membantu Jokowi-Kalla dalam tim kampanye nasional. Sedangkan Syafii dalam kapasitas informal juga sudah ikut membantu pemenangan Jokowi-Kalla pada pekan terakhir kampanye.

Ihwal pemilihan Letjen (Purnawirawan) Hendropriyono, menurut Andi, Jokowi tertarik karena keahliannya di bidang intelijen. "Ia juga memiliki pengalaman, rekam jejak yang sudah terbukti," kata Andi. (Baca: Saksi Jokowi Menuding Bupati Dogiyai Imingi Uang )

Adapun Luhut Panjaitan dipilih karena dianggap sebagai tokoh militer senior yang pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Andi mengatakan tim transisi diminta menghubungi keempat tokoh itu agar mau menjadi anggota dewan penasihat pada 4 Agustus lalu.

Luhut Panjaitan mengaku diminta Jokowi menjadi penasihat senior sekitar 10 hari lalu. Menurut dia, Jokowi memintanya memberi masukan mengenai struktur kabinet dan isu pertahanan. Ia bersama beberapa mantan petinggi TNI akan melakukan pengkajian untuk memberi rekomendasi bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami, misalnya, memberikan masukan mengenai isu pertahanan yang dipimpin oleh Fachrul Rozi, lalu implementasi tol laut yang dipimpin oleh Laksamana Fred Ronal. Kita tentunya membawa ide konkret," kata Luhut. Dia mencontohkan lagi, timnya juga memberi masukan agar sektor pertahanan bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. "Ini opsi yang kita tawarkan bagi Jokowi," katanya.

ANANDA TERESIA
















Advertising
Advertising
















Terpopuler:
Novela Saksi Prabowo Doakan Israel
Begini Robin Williams Saat Pertama Ditemukan
Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi
Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu
Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

59 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya