TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kader Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, mengatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat ini menerapkan hukum rimba dalam memimpin organisasi.
"Ada perbedaan pendapat sedikit saja langsung dipecat tanpa ada peringatan lebih dahulu, apa namanya bila bukan hukum rimba," ujarnya di Jakarta pada Kamis, 14 Agustus 2014. (Baca: Golkar Berposisi sebagai Partai Penyeimbang )
Praktik kepemimpinan semacam ini, ia menjelaskan sangat disayangkan mengingat Golkar selepas era reformasi telah berhasil membangun citranya sebagai partai yang demokratis dan terbuka. Ia khawatir bila tradisi pemecatan ini berlangsung terus menerus, tak ayal Golkar akan dipandang sebagai partai berasaskan otoritarianisme.
"Masyarakat tidak akan menaruh simpati pada Golkar dan akan kehilangan kesempatan merekrut kader-kader potensial jika kultur organisasi itu terus dipelihara," kata dia. (Baca: Koalisi Merah Putih Dukung Golkar Jadi Ketua DPR)
Akibat praktik pemecatan ini pula, kata ia, banyak kader di level Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi enggan bersuara dan menyatakan kritik terhadap ketidakberesan yang terjadi di internal Golkar. Sikap itu juga tercermin dari keengganan dan ketakutan DPD Provinsi untuk mendesak Musyawarah Nasional berlangsung pada Oktober 2014. Sehingga, sejauh ini geliat Munas dilaksanakan pada Oktober 2014 belum terlalu kentara.
"Banyak kader daerah, lebih-lebih DPD tingkat Kabupaten yang sebetulnya ingin Munas berlangsung sesuai jadwal yakni Oktober 2014, namun takut dipecat karena tidak sesuai dengan keinginan Dewan Pimpinan Pusat yang masih bersikeras menggelar Munas pada April 2015," ujarnya. (Baca: Golkar NTT Konsisten Munas pada 2015 )
Poempida sendiri menghendaki Munas Golkar berlangsung sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, yakni tiap 5 tahun. Artinya, bila Munas terakhir berlangsung Oktober 2009 maka idealnya pada Oktober 2014 Munas Golkar sudah terselenggara lagi.[]
