Presiden terpilih Joko Widodo setelah berbicara pada sejumlah wartawan di rumah Transisi setelah melakukan pertemuan tertutup dengan timnya, Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Patrice Rio Capella, mengatakan Partai Nasional Demokrat berterima kasih terhadap kerja Tim Transisi. Patrice yang juga kader NasDem membantah jika koalisi partai pendukung calon presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla dilangkahi dengan kehadiran Tim Transisi.
"Tim Transisi ini kerjanya teknis," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat itu di Hotel Sari Pan Pacific, Ahad, 10 Agustus 2014. "Setelah rampung di Tim Transisi, barulah dibahas di level para pimpinan ketua umum partai." (Baca: Jokowi Menang Pilpres, SBY: Belum Ada Presiden Terpilih)
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pembentukan Tim Transisi tak etis. Musababnya, sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. "Saya imbau semua pihak bersabar," kata SBY dalam jejaring YouTube, Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca: SBY Tolak Bahas Tim Transisi Jokowi, Ini Alasannya)
Rio berdalih bahwa yang penting kantor Tim Transisi dibentuk dulu. Jadi, kata dia, harus dibentuk persiapan di internal Jokowi. "Belum sampai ke eksternal yang berhubungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan lain-lain," katanya. (Baca: 10 'Jangan' untuk Kabinet Jokowi)
Pendukung Jokowi yang juga Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyatakan kelembagaan Tim Transisi merupakan praktek yang lumrah dalam proses peralihan kekuasaan di negara demokratis. Tim Transisi bukan sebuah lembaga politik, apalagi lembaga negara. "Melainkan lembaga think tank ad hoc untuk mempersiapkan kelembagaan pemerintahan," kata Nusron. (Baca: Jokowi Emoh Lanjutkan Program Swasembada Pangan SBY)
Tim Transisi, menurut Nusron, bertugas menyinkronkan undang-undang dengan visi-misi presiden terpilih. "Tidak boleh ada missing link," katanya. Dari perpaduan ini akan melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang akan dijadikan blue print dan acuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. (Baca: Biaya Tim Transisi Jokowi sampai Rp 1 Miliar)
