Hakim MK Minta Permohonan Suntik Mati Dicabut  

Reporter

Selasa, 5 Agustus 2014 19:12 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar meminta Ignatius Ryan Tumiwa membatalkan uji materi yang dilayangkannya ke Mahkamah Konstitusi. Ignatius melayangkan uji materi Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Mahkamah Konstitusi tentang perampasan nyawa orang lain.

"Saya sudah menasihati pemohon," kata Patrialis di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Gugatan Permintaan Suntik Mati Sulit Tembus MK)

Patrialis mengaku sedih dengan alasan Ryan meminta pasal itu dicabut. Soalnya, Ryan melayangkan gugatan itu lantaran ingin disuntik mati karena tak memiliki pekerjaan tetap. "Saya menangis membaca keluhan dia sebagai warga negara," ujarnya.

Dalam persidangan perdana 16 Juli lalu, Ryan meminta Mahkamah untuk mencabut atau membatalkan Pasal 344 KUHP. Pasal itu berisi tentang hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut. Menurut Ryan, aturan itu menghambat permintaannya untuk disuntik mati.

Ryan merupakan peraih gelar master di bidang administrasi fiskal dari Universitas Indonesia. Dia ingin disuntik mati lantaran tak tahan dengan beban hidupnya. Sebab, hingga saat ini, pria berusia 48 tahun itu belum memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak menerima tunjangan dari pemerintah.

Dalam persidangan itu, Patrialis bersama dua hakim konstitusi lainnya, Aswanto dan Anwar Usman, meminta Ryan menarik gugatan uji materinya itu. Patrialis menyarankan agar Ryan memikirkan kembali dan tidak meneruskan uji materi tersebut. (Baca: Disahkan, Aturan Suntik Mati Belgia Diperdebatkan)

REZA ADITYA







Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

22 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

22 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

1 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya