Kasus Obor Rakyat, Jokowi Diperiksa Pekan Depan  

Reporter

Kamis, 31 Juli 2014 20:19 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tabloid Obor Rakyat pada Senin atau Selasa pekan depan, 6 atau 7 Agustus 2014. Keterangan mantan Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan polisi. (Baca: Orang Istana Disebut Berada di Balik Obor Rakyat)

"Waktunya masih fluktuatif, bisa tanggal 6 atau 7. Waktu pemeriksaan tersebut hasil diskusi dengan polisi," ujar anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK, Teguh Samudera, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 31 Juli 2014.

Teguh mengatakan pihaknya belum mengetahui surat undangan pemeriksaan telah dilayangkan oleh polisi kepada Joko Widodo. "Saya belum tahu perihal surat undangannya. Saya masih di kampung merayakan Lebaran," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi meminta penyidik Mabes Polri agar mengundurkan jadwal pemeriksaannya sebagai saksi korban dalam kasus tabloid Obor Rakyat hingga seusai Lebaran. "Pak Joko Widodo belum menerima surat pemeriksaannya. Saya ke Mabes Polri untuk melakukan koordinasi dengan penyidik mengenai jadwal pemeriksaan," ujar Teguh di Mabes Polri, Kamis, 24 Juli 2014 lalu. (Baca: Dua Penggagas Obor Rakyat Jadi Tersangka)

Teguh berharap proses hukum dapat berjalan lancar, sehingga aktor di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat dapat terungkap. "Otak di balik Obor Rakyat, penyandang dana, dan pengedarnya harus seluruhnya dihukum. Tidak berhenti hanya pada dua tersangka tersebut," ujar Teguh. (Baca: Dahlan Iskan Copot Jabatan Komisaris Penggagas Obor Rakyat)

AMOS SIMANUNGKALIT




Terpopuler:
Ribka Ingin Jadi Menkes, Petisi Penolakan Beredar
Dituding Tak Layak Jadi Menkes, Ini Jawaban Ribka
ICW Tolak Ribka Tjiptaning Jadi Menteri
Jokowi Prioritaskan Berantas Mafia Migas
Ini Teknik Mengetahui Dalang di Balik Situs Palsu

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

1 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

3 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

4 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

5 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

5 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

5 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

5 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya