Pemalsuan Situs Berita Termasuk Tindak Kriminal  

Reporter

Selasa, 29 Juli 2014 16:55 WIB

Nezar Patria. Dok. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, menyebutkan setidaknya ada dua motif dari hadirnya tujuh situs media palsu yang mencatut nama beberapa media resmi di Indonesia. Dua motif tersebut dilihat dari proses munculnya dan konten informasi yang diberitakan. (Baca: Awas, 7 Situs Berita Indonesia Dipalsukan)

“Dilihat motif menirunya, lalu dari konten, mereka terlihat tidak memproduksi informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik,” kata Nezar saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.

Motif meniru yang digunakan media palsu ini, menurut Nezar, diduga untuk menyebarkan isu-isu yang tidak akurat. Hal tersebut jelas patut dipertanyakan karena motifnya memberikan informasi yang tidak jelas, bukan sebaliknya.

Selain itu, dari sisi produksi, pemberitaan yang disajikan tidak sesuai dengan standar informasi jurnalistik. Menurut Nezar, hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dari media tersebut dengan meniru nama media yang sudah ada. “Meniru media yang sudah dipercaya publik dengan tujuan tertentu, kemudian isinya hanya menyebarkan informasi yang tidak benar, itu sudah tindakan kriminal,” ujar Nezar.

Menurut orang yang belasan tahun berkarier di beberapa media, termasuk Tempo, ini, setelah libur Lebaran, Dewan Pers akan segera mengkaji keberadaan tujuh media palsu tersebut. “Kami akan teliti lebih dulu, apakah memang mereka benar media jurnalistik. Karena, kalau iya, seharusnya mereka mempraktekkan etika jurnalistik secara benar.”

AISHA SHAIDRA




Terpopuler:
Awas, 7 Situs Berita Indonesia Dipalsukan
Pemred Tempo.co: Hati-hati Tertipu Situs Palsu
Agung Laksono Akan Bawa Golkar Gabung ke Jokowi
Batal Open House, Prabowo ke Rumah Aburizal Bakrie
Jokowi, Mega, dan Kalla Bertamu ke Surya Paloh
JK Dinilai Berpeluang Rebut Posisi Bos Golkar
Pemred Liputan 6 Selidiki Pemalsu Situsnya

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

13 jam lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

18 jam lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

1 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

1 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka

2 hari lalu

Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

2 hari lalu

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

Rencana revisi UU Penyiaran ditolak komunitas pers. Dikhawatirkan mengancam kebebasan pers hingga ruang digital.

Baca Selengkapnya