Polisi: Tersangka Obor Rakyat Dapat Dipenjara  

Reporter

Rabu, 23 Juli 2014 18:25 WIB

Setiyardi Negara menunjukkan buku karangannya "Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku", pada peluncuran di Jakarta, Rabu (6/1). Buku ini merupakan jawaban sekaligus telaah kritis atas buku karya George Aditjondro. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tersangka kasus tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, akhirnya dijerat dengan pasal berlapis UU Pers dan UU KUHP. Penyidik Bareskrim Mabes Polri menjerat kedua tersangka dengan Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah selain Pasal 156 dan 157 tentang penyebaran kebencian.

"Dengan penambahan pasal tersebut keduanya saat ini tidak hanya diancam hukuman administrasi saja," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Ronny F. Sompie, Rabu, 23 Juli 2014.

Ronny mengatakan keterangan saksi dari ahli pidana dan ahli bahasa menjadi alat bukti untuk menjerat tersangka dengan UU KUHP. "Sudah semenjak minggu lalu keduanya sudah dijerat dengan UU KUHP," ujarnya. (Baca juga: Kasus Obor Rakyat Dibawa ke Ranah Pidana)

Dalam Pasal 156, 157, 310, dan 311 KUHP tersangka dapat dikenakan sanksi hukuman penjara. Dalam pasal tersebut dijelaskan hukuman penjara dengan waktu berbeda untuk setiap pasal. "Pasal untuk menjerat tersangka dapat tinggal diakumulasi," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menjerat Setiyardi dan Darmawan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konstruksi hukum itu ditetapkan lantaran tak ada ahli yang bersedia dimintai keterangan untuk memperkuat adanya tindak pidana dalam kasus Obor Rakyat.

Setiyardi dan Darmawan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 3 Juli 2014. Keduanya dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Joko Widodo (Jokowi) melalui tabloid Obor Rakyat. (Baca juga: Jokowi Akan Diperiksa Terkait Kasus Obor Rakyat)

AMOS SIMANUNGKALIT

Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab

Berita terkait

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

6 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

8 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

10 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

5 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya