Kasus Korupsi Haji, KPK Periksa Dua Politikus PPP  

Reporter

Editor

Munawwaroh

Senin, 21 Juli 2014 13:33 WIB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah berkas barang bukti seusai menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). Penggeledahan ini dilakukan dari hari Kamis (22/5) sore terkait dengan penetapan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2012-2013. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota DPR RI hari ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Mereka adalah politikus dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Reni Marlinawati dan Irgan Chairul Mahfiz. Keduanya tercatat dalam rombongan haji gratis bersama mantan Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan total 35 orang.

"Mereka diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan pendeknya, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Priharsa, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yang tercatat dalam rombongan haji gratis. "Mereka adalah Mochammad Amin, Wardatun Na'im Soenjono, Nur Djazilah, dan Noer Muhammad Iskandar," katanya.

Mochammad Amin diketahui sebagai suami dari Reni Marlinawati, sedangkan Wardatun Na'im Soenjono merupakan istri dari Irgan Chairul Mahfiz. Selain itu, Noer Muhammad Iskandar dan Nur Djazilah diketahui sebagai suami-istri.

Sebelumnya, pada 22 Mei lalu, mantan Menteri Agama Suryadharma resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab UU Hukum Pidana.

HUSSEIN ABRI YUSUF







Berita lainnya:
Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
Dahlan Iskan Tak Berpikir Jadi Menteri Lagi
Laba Adira Finance Anjlok 40,12 Persen
Jembatan Comal Amblas, Macetnya Sampai ke Nagreg

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya