TEMPO Interaktif, Jakarta: Putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Abdullah Puteh dibacakan secara in absentia. Puteh, Gubenur (Nonaktif) Nangroe Aceh Darussalam, tidak hadir karena sakit. Majelis hakim yang di Ketuai Kresna Menon menilai, sesuai Pasal 18 (2) UU No. 4/ 2004 tentang kekuasaan kehakiman Majelis dapat membacakan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Pekan lalu, Majelis telah menjadwalkan sidang untuk membaca putusan. Namun, Puteh juga tidak hadir gara-gara sakit. Penasihat hukum terdakwa, Juan Felix Tampubolon, keberatan dengan keputusan hakim. Menurut dia, kehadiran terdakwa dalam pembacaan putusan bersifat mutlak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Tindak Pidana Korupsi. "Mohon ditunda sampai terdakwa sembuh," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (11/4). Namun, Majelis tetap bersikukuh dengan keputusannya. Kuasa hukum terdakwa akhirnya meninggalkan ruang persidangan dengan menyatakan vonis yang dibacakan majelis hakim tidak sah.Persidangan pembacaan putusan dalam perkara pengadaan helikopter MI-2 buatan Rusia itu mendapat pengawalan yang ketat dari aparat keamanan. Setiap pengunjung sidang diperiksa dengan detektor dan juga barang bawaannya. Edycan
Berita terkait
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaKejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
4 Juli 2020
Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.
Baca SelengkapnyaKasus Penipuan, Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara
10 September 2019
Abdullah Puteh dianggap terbukti bersalah dalam kasus penipuan terhadap rekan bisnisnya.
Baca SelengkapnyaTerlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT
26 Oktober 2017
Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR
30 Mei 2017
KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan
30 Maret 2017
Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.
Baca SelengkapnyaKasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan
21 Maret 2017
Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.
Baca SelengkapnyaSerangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK
19 Maret 2017
Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.
Baca Selengkapnya
