TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status cegah untuk dua tangan kanan Direktur PT Sentul City sekaligus Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri Cahyadi Kumala Kwee, yaitu Dian Purwheny dan Roselly Tjung alias Shirley Tjung. Pencegahan itu terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan tukar-menukar kawasan hutan Bogor yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dan berlaku sejak 21 Mei 2014.
"Agar jika sewaktu-waktu mereka diperiksa, mereka tak sedang berada di luar negeri," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Senin, 2 Juni 2014.
KPK telah mengagendakan pemeriksaan Cahyadi sebagai saksi untuk tersangka Fransiscus Xaverius Yohan Yap. Namun, Cahyadi tak memenuhi panggilan KPK. Sejak 8 Mei 2014, Cahyadi dikenakan status cegah sehingga tak bisa kabur ke luar negeri.
Selain memanggil Cahyadi, KPK memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M. Zairin, Sekretaris Bupati Bogor Tenny Ramdhani dan empat orang berasal dari swasta, yaitu Ardi Anwar, Tardi, Rhina Sitanggang, Motinggo Soputan. (Baca: Kantor Rachmat Yasin Digeledah Mulai Pukul 03.00)
KPK juga memanggil empat petinggi PT Brilliant Perdana Sakti, yaitu Komisaris Suhendra, Komisaris Hudary, Direktur Suwito dan Direktur Muhamad Sukron. (Baca: KPK Periksa Ajudan Rachmat Yasin)
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dalam rangkaiannya menangkap tiga orang, yaitu Rachmat, Zairin dan kurir PT Bukit Joggol Asri, FX Yohan--dia bukan pegawai Bukit Jonggol. (Baca: KPK Periksa Petinggi Bukit Jonggol dan Bukit Sentul)
Pada 9 Mei 2014, KPK mengumumkan penetapan ketiga orang yang ditangkap itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tersebut. KPK meyakini sudah ada pemberian uang Rp 4,5 miliar ke Rachmat--duit itu diambil dari kantor Bukit Jonggol. (Baca: Kasus Bupati Bogor, KPK Panggil Bos Bukit Jonggol)
MUHAMAD RIZKI
Terpopuler
SBY: 2004, TNI-Polri Tak Netral
Umat Kristen Sleman Empat Kali Berpindah Tempat
Avanza Luxury Tawarkan Kemewahan
Berita terkait
Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
3 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
3 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
4 Maret 2024
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
4 Maret 2024
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaDidesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri
1 Maret 2024
Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.
Baca SelengkapnyaCerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri
28 Februari 2024
Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaHakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej
27 Februari 2024
Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaHakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku
22 Februari 2024
Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel
Baca SelengkapnyaKetua PN Muara Enim Akui Setor Rp 100 Juta ke Ajudan Hasbi Hasan, JPU Ungkit Perbedaan dengan BAP
21 Februari 2024
Dalam sidang, JPU juga mengkonfirmasi hubungan Ketua PN Muara Enim Yudi Noviandri dan Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaTersangka Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor
17 Februari 2024
Ada 4 tersangka pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Baca Selengkapnya