AM Fatwa Somasi ICW

Reporter

Editor

Selasa, 15 Maret 2005 13:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Advokasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengajukan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) atas publikasi terkaitnya AM Fatwa dalam kasus korupsi. Tim Advokasi KAHMI terdiri dari atas 13 pengacara yang dipimpin Muhammad Assegaf. "Penyebutan AM Fatwa sebagai salah seorang anggota DPR RI yang terlibat korupsi tidak memliki dasar data kuat sehingga mendiskreditkan dan merupakan tindakan pembunuhan karakter," kata Muhamad Assegaf dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (15/3). Dalam konferensi pers itu hadir pula AM Fatwa dan Asri Harapan, residium KAHMI. ICW mempublikasikan laporan korupsi 38 orang anggota DPR, termasuk AM Fatwa pada 24 Februari 2005. Laporan ICW saat itu disampaikan Lucky Djanny.Menurut Assegaf, tim advokasi memberi waktu sampai tujuh hari sejak somasi dikirimkan hari ini (15/3) kepada ICW. Apabila ICW tidak memberikan respon berupa permintaan maaf secara terbuka, tuturnya, maka tim advoksi akan mengajukan somasi kedua atau langsung melaporkan ke kepolisian. Asri Harapan menyatakan pengajuan somasi melalui Tim Advokasi KAHMI karena AM Fatwa merupakan anggota KAHMI. Menurutnya, publikasi yang dikeluarkan ICW menimbulkan banyak pertanyaan dari anggota KAHMI dan banyak anggota yang meminta kejelasan keterkaitan AM Fatwa. Sementara itu, AM Fatwa menyatakan kasus dugaan keterlibatan korupsi bermula dari laporan anggota dewan yakni Permadi. Menurut Fatwa, ICW mendasarkan keterlibatannya pada pernyataan Permadi yang menyebutkan adanya keterlibatan anggota DPR dalam dugaan suap Rp 20 miliar terkait upaya penyelesaian silang sengketa antara Perum Peruri dan PT Pura Barutama. Menurut Fatwa, kasus dugaan keterlibatan dirinya dalam suap tersebut bermula sejak 9-10 Oktober 2002. Saat itu dirinya bersama 54 pengacara telah mengajukan gugatan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan keterlibatannya. "Namun pemeriksaan tidak pernah dilakukan," ujarnya. Saat ini, ujar Fatwa, dirinya telah mendapat klarifikasi dari Permadi. Permadi menjelaskan, dia pernah menyebutkan nama AM fatwa sebagai pihak yang terlibat dalam dugaan suap. "Hubungan dengan Permadi sempat tidak enak selama 3 tahun. Saat ini hubungan sudah membaik," tuturnya. Yuliawati

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

8 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

10 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

19 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya