Calon Presiden dari PDIP Joko Widodo menjabat tangan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jateng KH Munif Muhammad Zuhri saat berkunjung ke Pondok Pesantren Girkusumo di Mranggen, Demak, Jawa Tengah, (4/5). Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan tim kampanye pemenangan presiden akan segera terbentuk. Menurut dia, tim ini akan terdiri dari komposisi unsur partai dan relawan.
"Tim sebentar lagi akan terbentuk. Kan, gabungan, ada partai. Partai kan ada PDI Perjuangan, NasDem, dan mungkin nanti tambah. Lalu ada relawan," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa, 6 Mei 2014.
Jokowi mengaku tidak memiliki target tanggal berapa kampanye nasional itu harus dibentuk. Menurut dia, pembentukan tim kampanye nasional masih menunggu siapa cawapres yang akan terpilih. "Wapresnya saja belum," katanya sambil tertawa.
Mengenai kabar bahwa mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono akan menjadi tim pemenangan pemilu presiden, Jokowi mengatakan belum ada keputusan mengenai siapa yang nantinya menjadi ketua. Menurut dia, ketua tim kampanye nasional harus memiliki kemampuan organisasi yang baik. (Baca: Cuma Jokowi, Capres Tak Punya Pesawat Pribadi)
"Bisa mengelola organisasi, tahu manajemen organisasi. Yang penting itu, dia harus bisa mengendalikan organisasi dalam waktu yang sangat pendek, yaitu tiga bulan ini," katanya. Jokowi mengatakan tim ketua kampanye nasional harus bisa mengendalikan tim relawan, tim cawapres, dan tim partai. "Jadi, tidak mudah untuk mengorganisasikan," katanya.
Ditanya apakah pernah menemui Hendropriyono, Jokowi tidak membantah ataupun mengiyakan. Ia malah balik bertanya, "Untuk urusan apa," dan kemudian hanya tersenyum. (Baca: Jokowi Temui Kiai, Gerindra: Prabowo Lebih Dulu)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.