TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan korupsi pejabat sebagai perilaku menyimpang. Menurut Abraham, pejabat korupsi bukan karena bergaji rendah, tapi karena serakah.
Abraham mencontohkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan dan Gas Bumi atau SKK Migas setiap bulan menerima total gaji Rp 300 juta. “Sudah bergaji besar, masih saja korupsi,” kata dia dalam diskusi bertema Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia di kampus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 3 Mei 2014. Diskusi ini diselenggarakan Asian Law Students Association atau Alsa.
Abraham mengatakan pejabat korup itu mendapat fasilitas dari negara. Makan, minum, transportasi, rumah ditanggung negara. Pejabat korup bergaji besar itu menerima gaji utuh. Mereka tidak mengeluarkan biaya hidup. Tapi, karena rakus pejabat itu masih saja merasa kurang.
Mereka malah berfoya-foya dengan membeli mobil mewah, mengoleksi motor antik, rumah mewah, dan suka jalan-jalan ke luar negeri. “Perilaku ingin hidup berlebihan adalah cikal bakal korupsi,” kata Abraham.
Menurut dia, perilaku korup menyimpang itu menjangkiti hampir semua lembaga pemerintahan di Indonesia, yakni di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pejabat di daerah juga banyak korup terlibat praktek suap pengusaha untuk memuluskan proyek.
SHINTA MAHARANI
Berita terkait
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
7 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaKejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang
13 jam lalu
Kejati Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek breakwater Cituis.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
14 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK
18 jam lalu
Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK
Baca SelengkapnyaPengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar
19 jam lalu
Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan
23 jam lalu
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU
1 hari lalu
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang
Baca Selengkapnya4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat
1 hari lalu
Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
1 hari lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati
1 hari lalu
Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.
Baca Selengkapnya