Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). TEMPO/ Dimas Aryo
TEMPO.CO , Kupang: Bupati dan Walikota memang menjadi raja-raja kecil di era otonomi daerah. Belakangan, banyak diantara mereka yang terpeleset kasus hukum, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Ada lima bupati tersangkut kasus korupsi yang sedang dan sudah ditangani kejaksaan," kata Humas Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar kepada Tempo, Jumat, 25 April 2014.
Kelimanya adalah Bupati Dabu Raijua yang terkait kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 sebesar Rp 77 miliar. Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin terkait kasus dugaan pungutan liar Rp 1 juta per desa. Bupati Flotim telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di pengadilan Tipikor.
Adapun Bupati Rote Ndao, Lens Haning terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan, Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez terkait kasus pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO), serta Bupati Sumba Barat Jubilate Pandango yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan 158 unit motor tahun 2011 senilai Rp 3,2 miliar.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Mangihut Sinaga mengatakan sampai saat ini baru Bupati Sumba Barat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sedangkan Bupati lainnya masih dalam proses penyelidikan. "Kami tidak punya target, bupati mana selanjutnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, cukup bukti dan saksi, maka akan kami tingkatkan kasus itu," katanya.
