TEMPO.CO, Banyuwangi - Sejumlah tim sukses calon anggota legislatif dari Partai Golkar melaporkan anggota DPRD Surabaya, Edi Budi Prabowo, ke Panitia Pengawas Kabupaten Banyuwangi, Senin, 14 April 2014. Edi diduga melakukan “serangan fajar” menjelang pemilu legislatif 9 April lalu.
Koordinator pelapor, Muhammad Hasan, mengatakan pihaknya mendapati banyak warga Kecamatan Srono dan Kalibaru yang menerima amplop berisi uang Rp 20 ribu sebelum pemilu berlangsung. Amplop itu diletakkan di depan pintu-pintu rumah penduduk pada saat dinihari.
Selain uang, terdapat kartu pintar bertuliskan nama dua caleg Partai Golkar. Nama pertama adalah milik caleg DPR nomor urut dua, Edi Budi Prabowo. Yang kedua, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut satu bernama Pranaya Yudha Mahardika. Edi Budi dan Pranaya merupakan ayah dan anak. "Panwascam sebenarnya sudah menerima laporan ini, tapi tidak ditindaklanjuti," kata Hasan. Dia mendesak Panwaskab Banyuwangi supaya segera memproses laporan itu.
Ketua Panwaskab Rory Desrino Purnama mengatakan laporan dugaan politik uang itu merupakan temuan panitia pengawas kecamatan. Namun mereka tak bisa meneruskan laporan ke polisi karena belum cukup memiliki bukti. Panwas kecamatan, kata dia, belum berhasil menemukan pengedar uang itu. "Kalau bukti-bukti belum lengkap, kami tak bisa meneruskan ke polisi," katanya. Namun dengan adanya laporan itu, kata Rory, panitia pengawas akan meminta klarifikasi pelapor pada Selasa, 15 April 2014.
Saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Edi Budi Prabowo membantah melakukan politik uang. "Itu fitnah," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini melalui telepon. Menurut dia, kartu pintar yang mencantumkan namanya bisa saja disalahgunakan pihak lain untuk menjatuhkan nama baiknya. Sebab, selama masa kampanye, dia memang menyebarkan banyak kartu pintar kepada warga Banyuwangi.
Dia juga mengaku heran sebab laporan politik uang itu justru diajukan oleh rekannya sesama Partai Beringin. "Kalau dari beda partai wajar. Lha, ini sesama partai."
IKA NINGTYAS
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
34 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
37 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
38 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
42 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
46 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
52 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
53 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
55 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
58 hari lalu
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya