Ali Husin Nasution, mantan pengacara yang memperjuangkan kelestarian hutan Riau. Saat ini ia terdaftar sebagai caleg Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihan Riau. Tempo/Rian Novitra
TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan di Riau membuat kampanye Ali Husin Nasution terganggu. Bukan lantaran terkepung tebalnya asap, melainkan calon legislator dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 untuk daerah pemilihan Riau 1 itu harus pintar membagi waktu. Maklum, selain berkampanye, pria 49 tahun itu mengurus advokasi untuk menggugat perusahaan pembakar hutan.
Sebelum nyemplung ke dunia politik pada Maret tahun lalu, Ali dikenal sebagai pengacara yang getol memperjuangkan kelestarian hutan di Riau. Pada 2005-2008, ia menjabat ketua dewan di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dan aktif membantu organisasi serupa. Sebagai pengacara, Ali kerap mendampingi masyarakat dalam konflik agraria dan menyatakan tak memasang tarif untuk masyarakat miskin serta pegiat lingkungan. “Itu murni perjuangan,” kata dia pada Senin dua pekan lalu.
Ali menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan, antara lain, dengan masuk menjadi anggota tim yang melaporkan Gubernur Riau Rusli Zaenal ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus pembalakan ilegal pada 2007. Ali bersama Walhi, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dan World Wildlife Fund juga menyeret 22 perusahaan yang dinilai melakukan pembalakan liar ke pengadilan.
Kiprah Ali diakui juru bicara Walhi Riau, Even Sembiring. Paling anyar, Ali terlibat dalam tim Walhi yang melaporkan perusahaan perkebunan sagu ke Kepolisian Daerah Riau atas kebakaran lahan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Peran Ali yang paling fenomenal, menurut Even, adalah saat dia menjadi kuasa hukum sekitar 8.000 penduduk di 10 desa korban proyek waduk pembangkit listrik tenaga air di Desa Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, pada 2003. Proyek itu dinilai merugikan karena warga tak mengantongi ganti rugi, sedangkan ekosistem flora dan fauna rusak.
Atas kerugian itu, Ali bersama Walhi menggugat pemerintah Jepang sebagai pendonor proyek di Tokyo dan pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Negeri Bangkinang hingga Mahkamah Agung. Semua gugatan itu memang kandas. Tapi Ali tak pernah surut. “Dia konsisten,” kata Even.
