TEMPO Interaktif, Jakarta: Penentuan calon pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang menggunakan sistem mayoritas sederhana (simple majority), berpotensi menimbulkan konflik. Cara pemilu seperti ini, dapat menimbulkan ketidakpuasan dari elit politik peserta pemilu yang mendapat suara berbeda tipis dibanding pemenang. "Dengan sistem simple majority, pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak lebih dari 25 persen suara, sehingga pemenang pilkada bisa hanya memiliki suara 26 persen. Padahal 74 persen suara masyarakat tidak memilihnya," ujar Ryaas Rasyid dalam sebuah diskusi di Jakata, Sabtu (19/2). Menurut mantan Menteri Dalam Negeri ini, dengan tak ada dukungan suara yang besar, elit-elit politik yang ikut serta dalam proses pemilihan dapat mengerahkan massa, sehingga menmbulkan kerusuhan. Selain itu, konflik dapat berlanjut pada masa pemetintahan pemenang pilkada. "Kestabilan pemerintah menjadi diragukan," ujarnya. Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum. Menurut dia, potensi konflik tergantung dari jumlah peserta pemilihan. Apabila di daerah peserta pemilihan terdapat dua calon, maka potensi mendapat suara mayoritas masih memungkinkan. "Tergantung peta pertarungan di tingkat lokal. Semakin banyak pasangan, kemungkinan pemenang absolut semakin sedikit sehingga konflik terjadi," kata Anas. Menurut Anas, untuk mengantisipasi konflik dibutuhkan kedewasaan dan kematangan elit politik. "Harus ada kesepakatan siap menang dan siap kalah, sehingga siapapun yang menang dan dengan angka berapapun harus diterima," katanya. Selain itu menurutnya, untuk meminimalisir konflik dibutuhkan sosialisasi intensif dari KPUD dan DPRD untuk memberikan kesadaran kepada elit dan massa di daerah. Yuliawari