TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon menjamin bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukanlah calon presiden boneka atau hanya menjadi kepanjangan tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Effendi, anggapan sejumlah pihak bahwa Jokowi bakal diintervensi Mega jika kelak menjadi presiden tak akan pernah terjadi. "Jangankan ke presiden, ke gubernur-gubernur yang berasal dari PDIP saja Mega tidak penah intervensi," katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2014. (Baca: Sindir Jokowi Lagi, Prabowo: Kau Pembohong, Maling).
Effendi mengatakan Mega hanya akan memberikan garis-garis besar partai kepada kader Partai Banteng yang menjadi pemimpin di pemerintahan, misalnya kader yang menjadi gubernur. "Demikian juga nanti kalau Pak Jokowi menjadi presiden," ujar Effendi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto meminta rakyat menetapkan pilihan yang benar dalam pemilu mendatang. "Kalau salah memilih, rakyat tidak hanya akan sengsara pada lima tahun berikutnya, tapi hingga anak-cucunya," katanya di Sragen, Jawa Tengah, Ahad, 16 Maret 2014. (Baca: Jokowi: Abraham Samad Pantas Jadi Presiden).
Secara khusus, Prabowo meminta kader Gerindra dan masyarakat tidak memilih koruptor serta yang berwatak Kurawa atau Sengkuni dalam pemilihan presiden. "Juga jangan memilih capres boneka," ujarnya. Pernyataan ini menyindir Jokowi. Jokowi dinilai hanya menjadi kepanjangan tangan Mega.
Pernyataan tersebut diulangi lagi oleh Prabowo saat diwawancarai wartawan setelah berorasi. Prabowo mengingatkan masyarakat agar memilih presiden yang Pancasilais, berani memberantas korupsi, tidak tunduk pada kekuatan asing, dan tidak menjadi boneka orang lain. (Baca: Jokowi: Saya itu Ndeso, Miskin Koneksi).
PRIHANDOKO
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
31 menit lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
8 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
10 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
10 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
11 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
13 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
17 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
18 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
19 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya