TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan pengumuman pencalonan Joko Widodo alias Jokowi diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara partainya pada pemilu legislatif mendatang dari target awal suara nasional 27 persen.
"Kami sangat berharap ada lompatan suara dari target yang ditetapkan," kata Effendi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2014. Menurut dia, lompatan perolehan suara ini dimungkinkan lantaran ada keyakinan dari rakyat bahwa Jokowi sudah pasti menjadi calon presiden dari PDIP. (Baca: Sindir Jokowi Lagi, Prabowo: Kau Pembohong, Maling).
Bahkan, dari sejumlah survei internal, pengumuman pencalonan Jokowi berdampak positif terhadap peningkatan perolehan suara Partai Banteng. "Menjadi hampir 40 persen suara," ujar Effendi. Menurut dia, partainya berharap angka 40 persen perolehan suara dari efek pencalonan Jokowi ini bisa terwujud. (Baca: Jokowi: Saya itu Ndeso, Miskin Koneksi).
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Tubagus Hasanudin mengklaim efek pengumuman pencalonan Jokowi mendongkrak hasil survei partainya. "Efek Jokowi berdasarkan hasil survei baru mengangkat 8 persen sampai hari ini," katanya seusai kampanye partainya di Lapangan Poral, Leuwigajah, Cimahi, Kamis, 20 Maret 2014.
Menurut dia, dengan mengakumulasikannya dengan suara raihan partai 23 persen, perkiraan raihan suara baru 31 persen. "Tadi malam diperkirakan baru di angka 31 persen. Target kami, 39-41 persen," katanya. Hasanudin mengatakan partainya optimistis perkiraan itu tercapai dalam pemilu legislatif ini. "Itu bisa tercapai sampai hari H-nya, tanggal pencoblosan 9 April." (Baca: Ahmad Mubarok: Jokowi Tak Beretika).
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
