Menteri Kesehatan Yakin SBY Akan Teken Konvensi Tembakau

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Maret 2014 19:04 WIB

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tak ingin berandai-andai ihwal sikapnya jika kelak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menyetujui rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pengendalian tembakau (FCTC). "Jangan kalau-kalau dulu, deh," kata Nafsiah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2014.

Nafsiah justru tetap berharap SBY menyetujui rencana ratifikasi itu. "Sampai saat ini saya sangat berharap bahwa ratifikasi itu akan ditandatangani oleh beliau (SBY) karena ini merupakan warisan pemerintahan beliau," ujarnya. "Saya masih optimistis, kok." (Baca: SBY Belum Setujui Ratifikasi Konvensi Tembakau).

Menurut dia, "bola" rencana ratifikasi itu sepenuhnya di tangan Presiden, bisa ditolak atau diterima. Nafsiah pun memahami jika saat ini SBY tengah melihat dan mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan ihwal rencana ratifikasi tersebut. (Baca: Menkes : Presiden Sudah Setujui Ratifikasi FCTC).

Dia menyatakan bakal menunggu keputusan SBY lantaran segala pertimbangan yang tengah dijalani merupakan hak prerogatif Presiden. "Tentu ada hal-hal yang Presiden tahu, tapi kami tidak tahu," kata Nafsiah. "Tugas kami memberi informasi kepada Presiden sehingga bisa mengambil keputusan terbaik." (Baca: Produksi Rokok Dibatasi Bila Ada Ratifikasi FCTC).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan Presiden SBY belum menyetujui rencana ratifikasi itu. "Sejauh ini peraturan presiden mengenai ratifikasi itu belum saya terima. Soal ratifikasi FCTC belum kami terima," kata Dipo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2014.

SBY, kata Dipo, bakal mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyetujui ratifikasi ini lantaran masalah tersebut menyangkut industri rokok yang sangat penting bagi perekonomian nasional. "Saya kira kami tidak akan gegabah untuk itu," ujar Dipo.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

9 jam lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Tertinggal dalam Pengendalian Industri Tembakau di Tingkat ASEAN

1 hari lalu

Indonesia Tertinggal dalam Pengendalian Industri Tembakau di Tingkat ASEAN

Hingga hari ini, kata Bigwanto, pemerintah belum mempunyai regulasi yang memadai untuk mengendalikan produk tembakau.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

2 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

7 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

10 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

15 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

18 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

20 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

24 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

24 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya