Mengapa Belum Ada Calon yang Layak Jadi Hakim MK?  

Reporter

Rabu, 5 Maret 2014 09:01 WIB

Calon hakim Mahkamah Konstitusi Edie Toet Hendratno. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga hari kedua uji kelayakan dan kepatutan oleh tim pakar dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, belum ada calon yang dianggap layak mengisi kekosongan dua kursi hakim konstitusi. Tim pakar bahkan mengultimatum tak akan merekomendasikan siapa pun. “Sampai sekarang belum ada yang memenuhi kriteria,” kata anggota tim pakar, Husni Umar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2014.

Dari 12 calon yang mendaftar, tim pakar dan Komisi Hukum telah menguji sembilan orang. Tujuh di antaranya, kata Husni, tak menguasai materi dengan baik. Bahkan ada calon yang rekam jejaknya dipertanyakan. (Baca: Calon Hakim MK Aswanto Janji Tak Seperti Akil)

Jika tak ada calon yang memenuhi syarat, kata Husni, tim pakar siap menguji langsung tokoh lain yang dianggap mumpuni. Dia mencontohkan, salah satu anggota tim pakar, Lauddin Marsuni, layak menjadi hakim konstitusi. Menurut Husni, Lauddin bakal dikeluarkan dari tim pakar jika menjalani seleksi.

Komisi Hukum harus mengusulkan dua nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan bekas Ketua Mahkamah Akil Mochtar dan hakim konstitusi Harjono. Akil menjadi terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah dan pencucian uang, sedangkan Harjono memasuki masa pensiun pada akhir Maret ini. Dua nama tersebut harus dibawa ke rapat paripurna besok. Rapat itu menjadi paripurna terakhir sebelum pemilihan umum legislatif.

WAYAN AGUS PURNOMO | SINGGIH SOARES



Berita terkait
Keluarga Penyekap di Villa Cibubur Tertutup

Kata Ruhut Soal Istri Penyekap Pegawai Resto
Penyekap Pegawai Itu Eks Elite Demokrat Lampung?
Sekap Pegawai, Suami Anggota DPR Kena Pasal Berlapis

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya