TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan mayoritas fraksi yang ingin Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengakhiri monopoli kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Menurut Amran, politikus PAN, peran MUI justru harus diperkuat. (Baca: DPR: MUI Tak Bisa Monopoli Sertifikasi Halal)

"MUI sudah memiliki pengalaman 29 tahun serta mempunyai sarana dan prasarana dalam menangani produk halal, karena itu kewenangannya jangan dialihkan atau dihilangkan," kata Amran melalui telepon selulelrnya, Jumat 28 Februari 2014.

Amran melanjutkan, fraksinya ingin agar MUI tetap memiliki kewenangan atas semua proses pembuatan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal. "Posisi pemerintah cukup dalam hal pengawasan dan penindakan di lapangan," katanya.

Setelah terungkapnya kasus label halal yang melibatkan MUI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Golkar, fraksi PDI Perjuangan, serta fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat bila sertifikasi halal dikelola sebuah badan di bawah naungan Kementerian Agama. Nantinya, MUI berperan memberikan standar kierja badan maupun auditornya. Misalnya memberikan rekomendasi kepada auditor tentang fatwa halal sebuah produk. Badan ini juga meneken sertifikasi halal bersama MUI.

Atas rencana tersebut, Amran berpendapat, jika tugas MUI hanya memberikan rekomendasi terhadap badan tersebut, maka rekomendasi itu bisa saja ditolak pemerintah. Begitu pula bila pemerintah melalui badan tersebut ikut meneken sertifikasi halal, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda pada setiap produk. "Kami ingin menengahi, jangan sampai ada dualisme keputusan," kata dia. (Baca: MUI: Kami Urus Fatwa Halal, Pemerintah Soal Label)

TRI SUHARMAN