Kata Ketua MUI Soal Biaya Perjalanan ke Australia

Reporter

Jumat, 28 Februari 2014 10:50 WIB

Bukti tiket pesawat perjalanan petinggi MUI termasuk Amidhan Shaberah (dilingkari) ke Autralia pada 2-8 April 2006 yang diduga dibiayai Mohammed Lotfi. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah membantah meminta sejumlah uang pada Australian Halal Food Services. Ia, seperti dimuat di Majalah Tempo edisi 24 Februari 2014, juga berkukuh menyatakan biaya perjalanan pemeriksaan untuk sertifikasi halal di Melbourne ditanggung oleh Kementerian Agama. Hari ini, Jumat, 28 Februari 2014, Amidhan meminta agar soal biaya perjalanan itu ditanyakan saja ke Kementerian Agama.

"Saya tidak mengurusi tiket atau biaya perjalanan karena saya mengikuti rombongan Dirjen Slamet Riyanto. Kalau Dirjen berangkat ke luar negeri, mestinya biaya dinas," ujar Amidhan saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Februari 2014. "Saya tidak tahu kalau dibiayai pihak pengundang. Itu kan ditangani staf Kementerian Agama," kilahnya.

Pernyataan Amidhan ini dikeluarkan setelah Tempo memberitahukan bahwa Mohammed El-Mouelhy, Presiden Halal Ceritification Authority Australia, mengaku harus merogoh Rp 300 juta untuk ongkos biaya perjalanan rombongan petinggi MUI ini ke luar negeri demi memuluskan penerbitan sertifikasi halal. Dia mengirimkan surat elektronik kepada redaksi Tempo yang berisi bukti tiket untuk tamu-tamunya itu. Total ia mengeluarkan uang Aus$ 28.000 atau sekitar Rp 300 juta--bukan Aus$ 26.000 seperti ditulis majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit pekan ini--untuk sangu, tiket, hotel, dan akomodasi selama berkeliling Australia itu. (Lihat FOTO: Bukti-bukti Dugaan Suap Label Halal MUI di Australia)

Kalau pun benar ditanggung Mouelhy, kata Amidhan, juga tak jadi masalah. "Karena standar untuk penyelidikan ke luar negeri, biaya tiket akomodasi ditanggung pengundang," katanya.

Lagipula, kata Amidhan, biaya perjalanan bukan isu yang penting dalam proses penerbitan sertifikasi halal. "Yang persoalan itu bukan ada biaya itu atau tidak, tapi keputusan untuk diakui atau tidak yang mengacu pada tujuh kriteria. Jadi, tidak mengacu pada biaya. Biaya itu bukan soal isu," katanya.

Saat ditanya, ihwal besaran biaya perjalanan selama empat-lima hari yang mencapai hingga Rp 300 juta untuk empat staf MUI saat itu, Amidhan tak mau berkomentar. "Saya tidak mengurus tiket," katanya.

Amidhan melanjutkan, MUI tidak pernah minta duit pada pengundang atau pihak yang disertifikasi. "Kami tidak pernah minta uang, kami hanya minta akomodasi," katanya. Akomodasi, kata Amidhan, tak termasuk uang saku.

Oleh karena itu, Amidhan mengaku heran karena berita soal biaya perjalanan untuk pemeriksaan ini sebelumnya tak pernah jadi masalah. "Selama ini enggak ada keluhan," katanya. (Baca juga: DPR Minta Labelisasi Produk Halal Dikenai Biaya).

Ia mencontohkan di dalam negeri, timnya juga kerap diundang untuk melakukan pemeriksaan dan biaya perjalanan juga ditanggung pihak pengundang. "Biaya perjalanan ke Medan saja ditanggung, apalagi ke Melbourne," kata dia.

FEBRIANA FIRDAUS

Terpopuler


Ketua MUI: Saya Boleh Terima Gratifikasi
Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI
Di Depan Simpatisan, Risma Jelaskan Sempat Pamitan
Adang Ruchiatna: Risma Cengeng, Nangis di TV
Isu Risma Mundur, Netizen Salahkan PDIP





















Advertising
Advertising





















Berita terkait

Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

29 hari lalu

Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

29 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

31 hari lalu

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.

Baca Selengkapnya

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

51 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah

Baca Selengkapnya

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

51 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.

Baca Selengkapnya

Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

55 hari lalu

Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.

Baca Selengkapnya

Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

30 Januari 2024

Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia

Baca Selengkapnya

Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan

Baca Selengkapnya

MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.

Baca Selengkapnya

Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?

Baca Selengkapnya