Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani bersama anggota fraksi PDIP Ganjar Pranowo (kiri) dan Calon gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo alias Jokowi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (5/10). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengakui mendengar adanya dugaan teror kepada Gubernur DKI Joko Widodo. Hanya putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini tak bisa memastikan apakah itu merupakan ulah pihak tertentu atau hanya masalah teknis.
"Saya juga mendengar hal itu," kata Puan saat ditemui di DPR, Senin, 24 Februari 2014. Puan mengaku tak bisa membuktikan dan mengkonfirmasi apakah itu dilakukan pihak luar yang bisa disebut sabotase. (baca: Alat Sadap Dipasang Sebelum Jokowi Menempati Rumah)
Menurut Puan, kejadian-kejadian ini memang memberikan peluang munculnya asumsi adanya upaya sabotase dan kemungkinan Jokowi menjadi sasaran target kepentingan politik. "Kami minta kepada teman-teman yang ada untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Kalau diasumsikan dugaan secara sengaja dilakukan pihak lain untuk meneror kami, silakan ke pihak yang berwajib," kata Puan.
Jika memang peristiwa teror untuk Jokowi terjadi karena kesalahan teknis dalam perjalanan, Puan pun mempertanyakan apakah hal tersebut disengaja atau tidak. "Ini tahun politik, bisa terjadi apa saja. Lebih baik kita melakukan suatu etika," kata Puan. (baca: Pengawal Jokowi Ditambah Setelah Kasus Penyadapan)
Puan sudah meminta koleganya di PDI Perjuangan untuk mengantisipasi berbagai teror menjelang Pemilu 2014. Puan mengatakan, jika ada dugaan mengarah pada teror, mereka akan melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian.
Puan sendiri mengaku tak pernah mendapat teror. Dia meminta semua pihak untuk tidak saling menebarkan teror jelang hari pemilihan. Puan menuturkan pelaku teror seharusnya malu karena tindakan seperti itu merupakan perbuatan kuno. "Masyarakat sudah paham," ujarnya.
Sebelumnya PDI Perjuangan menyampaikan ada penyadapan yang dilakukan pihak tertentu kepada Joko Widodo. Di rumah dinas Jokowi, ditemukan tiga alat sadap. PDI Perjuangan sendiri tak melaporkan masalah ini ke polisi karena merasa sudah bisa mengatasinya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
