TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menunjuk tiga menteri untuk berbicara dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awalludin, serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. GAM sendiri akan diwakil Perdana Menteri Malik Mahmud, dan Menteri Luar Negeri Abdullah Zaini.Rencananya, pembicaraan informal dengan GAM dilakukan di Helsinki, Finlandia, Jumat (28/1). "Insya Allah, pertemuan ini akan bisa menghentikan permusuhan kedua belah pihak," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada wartawan usai sidang kabinet di kantor presiden, Jakarta, Rabu (26/1). Juwono berharap bencana gempa dan gelombang tsunami bisa membuat kedua pihak lebih berpikir untuk mencari titik temu penyelesaian konflik. "Kami harus hati-hati memilih kata yang tepat agar kedua pihak bertemu," ujarnya.Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini menolak mengungkapkan opsi apa yang ditawarkan Indonesia kepada GAM. "Kami tidak ingin blak-blakan, karena yang penting kedua belah pihak ketemu," ucapnya penuh harap.Sapto Pradityo
Berita terkait
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
12 hari lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaSatu Personel Operasi Damai Cartenz Bripka Alfandi Stave Karamoy Tewas di Tembak KKB
20 Januari 2024
Satu Personel Operasi Damai Cartenz Bripka Alfandi Stave Karamoy Tewas Tertembak oleh KKB di Intan Jaya Papua
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Separatisme Saat Debat Capres Bahas Papua, Berikut Pengertian dan Penyebab Separatis
13 Desember 2023
Prabowo sebut konflik Papua merupakan isu kompleks karena melibatkan gerakan separatisme dan intervensi asing. Apa itu separatis dan penyebabnya?
Baca SelengkapnyaGubernur Lemhanas Andi Widjajanto Beberkan Potensi Kerawanan bagi Indonesia
3 Juni 2022
Andi Widjajanto memaparkan berbagai potensi kerawanan yang ditandai dengan hal yang disebut konflik konektivitas.
Baca SelengkapnyaPemuda Papua Didorong Berkarir di Kejaksaan
29 Mei 2022
Pemuda Papua sebenarnya memiliki keinginan untuk bekerja di Kejaksaan. Namun kesempatannya masih sedikit.
Baca Selengkapnya7 Arahan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga Penguatan TNI
20 Januari 2022
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan 7 arahan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Orang Kembali Berpawai Menuntut Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol
12 September 2021
Ribuan orang Catalan kembali berdemonstrasi di Barcelona pada hari Sabtu menyerukan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Pertama Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong Divonis Bersalah
27 Juli 2021
Orang pertama yang didakwa dengan Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong dinyatakan bersalah pada Selasa atas terorisme dan menghasut separatisme.
Baca SelengkapnyaFoto Pakai Hijab, Muslimah di Prancis Ini Dilarang Ikut Pilkada
12 Mei 2021
Partai penguasa di Prancis melarang seorang muslimah mencalonkan diri dalam pemilihan lokal karena mengenakan jilbab untuk foto kampanyenya.
Baca SelengkapnyaSatgas Nemangkawi Tangkap 4 Anggota KKB
17 Maret 2021
Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari anggota KKB. Diantaranya, empat telepon genggam dan dokumen-dokumen TPNPN OPM.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana
19 menit lalu
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?
7 jam lalu
Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
9 jam lalu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
11 jam lalu
