TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa sering disalahkan jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Ia mengklaim aduan atau laporan seharusnya dilayangkan pada lembaga atau aparat penegak hukum terkait.
"Protes dialamatkan ke Presiden, padahal bukan tugas dan tanggung jawab Presiden," kata SBY di Jakarta Convention Centre, Selasa, 11 Februari 2014.
Ia meminta penyelenggara pemilu untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting agar masyarakat tak lagi curiga dan khawatir atas hasil pemilu.
Selain itu, SBY juga meminta tiap penyelenggara dan aparat keamanan untuk memaparkan detil tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Langkah ini dinilai tepat agar masyarakat dapat mengetahui ke mana laporan atau aduan harus diajukan dan disampaikan.
SBY juga menyatakan pemerintah kerap dituding curang dalam pelaksanaan pemilu. Pemerintah dituding kerap menciptakan kondisi untuk memenangkan partai politik tertentu.
"Padahal, pemerintah itu terdiri atas banyak partai politik, amat sulit melakukan kecurangan. Kalau dulu masih satu parpol saja, barangkali kecurigaan itu bisa ada," kata SBY. (Baca: Hari Pers, SBY Merasa Dizalimi Media)
