Dua Skenario Pencapresan PKS  

Reporter

Sabtu, 1 Februari 2014 10:57 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pks.or.id

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan salah satu agenda Musyawarah XI Majelis Syuro partainya adalah membahas pencalonan presiden. Menurut dia, ada dua pembahasan yang mencuat berkaitan dengan pencalonan ini.

Pertama, kemungkinan partai mengumumkan calon presiden setelah pemilihan legislatif sebagai wujud pelaksanaan keputusan Majelis Syuro yang dibuat sebelumnya. "Atau menganulir keputusan itu dengan mengumumkan calon presiden sebelum pemilihan legislatif," kata Hidayat, seusai rapat hari pertama Majelis Syuro, di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Jumat malam, 31 Januari 2014. Menurut dia, dua kemungkinan ini masih dibahas dan belum disepakati.

Kedua, kata Hidayat, pembahasan ihwal lima besar nama tokoh hasil pemilihan raya partainya. Dia mengatakan sejumlah peserta rapat Majelis Syuro masih menggodok keputusan memilih lima, tiga, dua, atau satu nama untuk diuji publik kemudian secara resmi dipilih menjadi calon presiden.

"Masing-masing peserta mempunyai argumen yang kuat," ujar Hidayat. Misalnya, dia mengatakan, mereka yang memilih lima nama berpendapat bahwa lima tokoh itu bisa mewadahi aspirasi yang beragam di PKS dan realita suku bangsa yang juga beragam di Tanah Air. Tokoh itu adalah Tifatul Sembiring, Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta dan Nur Mahmudi.

Adapun mereka yang mendukung pengerucutan nama menjadi tiga besar, kata Hidayat, berpendapat bahwa lima besar nama terlalu banyak. "Ada juga yang mengatakan satu nama saja sehingga lebih fokus," ucap Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Menurut dia, semua skenario itu masih terus digodok di rapat Majelis Syuro. Untuk memfokuskan pembahasan, kata Hidayat, Majelis Syuro bakal membentuk komisi pencapresan yang mulai membahas skenario pencalonan ini Sabtu, 1 Februari 2014, hari ini "Besok pagi komisi mulai rapat dan hasilnya disampaikan siang atau sore hari kepada wartawan," ujarnya.

Sebelumnya, PKS menggelar Pemira pada 29-30 November tahun lalu untuk mencari tokoh partai yang bisa diusung menjadi calon presiden. Pemira dimenangi Hidayat Nur Wahid. Hidayat memperoleh suara terbanyak dari 22 nama kader yang dicalonkan partai berlambang padi dan bulan sabit kembar itu untuk disokong menjadi calon presiden.

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan panitia telah memperoleh lima nama yang menduduki posisi puncak pemira. "Yang pertama, Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara 50.567 suara," kata Taufik, di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Ahad, 29 Desember 2013, lalu. Hidayat mendapat 18,34 persen dari total perolehan suara.

Suara Hidayat diikuti Presiden PKS Anis Matta dengan 48.152 suara (17,46 persen), Ahmad Heryawan dengan 46.014 suara (16,69 persen), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dengan 31.714 suara (11,50 persen), dan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan 20.429 suara (7,41 persen).

PRIHANDOKO

Berita terkait
PKS Putuskan Soal Capres Sabtu Sore Ini
PKS Optimistis Raih 15 Persen Suara

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

43 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

51 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

51 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

58 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

59 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya